"Sekarang-sekarang ini Dewan dan masyarakat senantiasa menyoroti kinerja KPU ketika pemilu 2009 tinggal beberapa bulan lagi. Masyarakat menilai KPU masih banyak melakukan kekeliruan dalam melakukan tugas," katanya di Gedung DPR Jakarta, Senin.
Berbagai kekeliruan itu, menurut Agung, antara lain tidak akuratnya data, baik tentang daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar calon anggota legislatif tetap (DCT).
Selain itu, program sosialisasi ditempat ibadah oleh KPU juga menuai berbagai pendapat.
"Kekeliruan yang sangat fatal telah terjadi dalam hal DCT. Ini pertama kali terjadi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Ralat yang dibuat pun tidak sempurna," kata Agung.
Berbagai persoalan itu, menurut dia, harus menjadi perhatian serius KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh undang-undang.
Ditegaskannya bahwa KPU harus memiliki fokus dalam bekerja dan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu harus direncanakan dengan matang.
Apabila berbagai persiapan yang dilakukan KPU itu masih belum optimal, Agung khawatir pelaksanaan tahap-tahap pemilu selanjutnya akan terganggu hingga akhirnya berdampak pada dipertanyakannya kualitas pemilu dan berdemokrasi.
"Dewan meminta KPU melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan DPR membuka diri untuk diajak berkonsultasi, khususnya dalam kaitan dengan pemahaman terhadap UU No 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, seandainya diperlukan," katanya.
Pada bagian lain, Agung mengatakan bahwa RUU tentang Pilpres juga sudah disahkan DPR. Terkait dengan hal itu, ia meminta KPU segera meindaklanjutinya dengan membuat tahapan-tahapan pemilu presiden itu secara terukur dan sistematis.
"Segera susun berbagai peraturan pelaksanaannya sehingga semua tahapan pemilu, termasuk kegiatan ditingkat KPPS memiliki pedoman," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
