Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
Wantimpres Tidak Akan Campuri Penanganan Lumpur Sidoarjo
- Selasa, 25 November 2008 18:47 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution menegaskan, Wantimpres tidak akan mencampuri atau ikut memberi masukan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal penanganan sosial kasus lumpur Sidoarjo.
Menurut Adnan Buyung di Jakarta, Selasa, sikap tersebut bukan berarti Wantimpres tidak perduli atau sengaja menghindar, melainkan agar penanganan sosial yang telah dilakukan pemerintah selama ini, termasuk oleh para menteri terkait, tetap fokus.
"Kalau pemerintah fokus, tentu persoalan ini akan cepat selesai," kata Buyung.
Dia juga menambahkan, jika Wantimpres ikut-ikutan memberi saran soal penanganan lumpur, dikuatirkan akan terjadi kemunduran atau bahkan gesekan yang diyakini bisa mempengaruhi proses penanganan yang telah berjalan selama ini.
Ditanya tentang pertemuannya dengan warga korban lumpur Sidoarjo di YLBHI baru-baru ini, Adnan mengakui memang ada pertemuan tersebut. "Waktu itu, saya telah mendengar keluhan mereka. Tapi saya katakan pada mereka bahwa untuk penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya pada para menteri terkait," ujar Buyung.
Dia juga menegaskan tidak ada rencana pertemuan lanjutan dengan para korban dalam waktu dekat ini.
Sementara itu menurut jadwal, Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo bentukan DPR akan kembali bekerja Rabu 3/12 mendatang untuk membahas perkembangan penanganan semburan yang telah berlangsung dua tahun ini.
Saat membuka masa persidangan II DPR tahun 2008/2009, Ketua DPR Agung Laksono menyatakan bahwa masalah pengawasan penanggulangan lumpur Sidoarjo tersebut merupakan salah satu agenda prioritas yang harus segera dituntaskan Dewan sebelum berakhirnya DPR masa bhakti 2004-2009.
Selain Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, hal lain yang dipandang mendesak untuk segera diselesaikan oleh alat kelengkapan DPR yaitu pelaksanaan Hak Angket tentang Kenaikan Harga BBM, Tim Pengawas Penyelesaian kasus KLBI dan BLBI serta Tim Pemantau Pelaksaan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan tim Privatisasi BUMN.(*)
