Datangi Dewan Pers, kuasa hukum PDIP konsultasi berita soal OTT Wahyu

Datangi Dewan Pers, kuasa hukum PDIP konsultasi berita soal OTT Wahyu

Tim kuasa hukum PDI Perjuangan I Wayan Sudirta (batik hitam) dan Teguh Samudera, di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (17/1/2020). ANTARA/Zuhdiar Laeis/am.

Jakarta (ANTARA) - DPP PDI Perjuangan mengirimkan tim kuasa hukumnya untuk berkonsultasi kepada Dewan Pers terkait "tone" pemberitaan perihal kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Saya datang ke sini untuk berkonsultasi agar langkah kami tepat. Tepat di mata Dewan Pers, di mata PDI, dan masyarakat," kata Ketua Tim Kuasa Hukum DPP PDI Perjuangan I Wayan Sudirta, ditemui di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat.

Baca juga: Pakar sebut kasus hukum Wahyu Setiawan mengarah penipuan

Baca juga: KPK respons sprinlidik yang ditunjukkan oleh Masinton Pasaribu

Baca juga: Koalisi desak KPK usut bocornya sprinlidik kasus Wahyu Setiawan


Menurut Wayan, kedatangannya didampingi Teguh Samudera sebagai tim kuasa hukum baru sebatas berkonsultasi karena merasa ada pemberitaan yang di-"framing" dan merugikan PDI Perjuangan.

Bahkan, Wayan juga menyampaikan beberapa catatan mengenai pemberitaan yang mereka anggap berita bohong yang merugikan PDI Perjuangan.

"Jurnalistik kita sudahkah menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik yang benar? Janganlah ada kutipan-kutipan yang tidak jelas. Jangan ada berita bohong tidak dikonfirmasi," kata Wayan.

Dari hasil konsultasi itu, kata dia, Dewan Pers menyarankan untuk menyampaikan pengaduan secara resmi.

Wayan mengatakan hasil konsultasi itu akan disampaikannya kepada DPP PDIP untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil selanjutnya.

"Karena kami sebagai kuasa, tim hukum ini mewakili partai, PDIP. Nasehat Dewan Pers, yaitu ingin kita agar ada pengaduan, akan kami laporkan ke DPP. DPP (PDIP) yang akan memutuskan," kata Wayan.

"Karena ada berita yang mem-'framing' secara politik yang merugikan dan menghancurkan PDIP. Kami mengalami kerugian dari berita ini, seperti apa nih? Kami konsultasi," katanya.

Rencananya, mereka juga akan berkonsultasi kepada Bareskrim Polri, namun Teguh enggan menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut.

"Ya, pengen tahu aja, kan kita orang bodoh. Kita rakyat jelata nggak ngerti, kita tanya dulu supaya langkahnya tidak salah," katanya, saat ditanya rencana ke Bareskrim Polri.

Baca juga: Kirim Tim hukum ke Dewan Pers, PDIP bukan ancam kebebasan pers

Baca juga: Tim hukum PDIP sambangi gedung KPK minta bertemu dewas

Baca juga: Tim hukum PDIP serahkan surat laporan ke Dewas KPK

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Politisi PDIP sebut fungsi menko tak efektif

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar