Keputusan bersama ini diambil terkait banyaknya keluhan jemaah haji yang terlantar di Mekkah, karena pondokan jamaah haji Indonesia pada musim haji 1429 H ini jauh dari Masjidil Haram sebagai dampak dari perluasan Masjidil tersebut, demikian salah satu poin kesimpulan rapat koordinasi PPIH dan Komisi VIII yang berlangsung di Jeddah, Sabtu (29/11).
Rakor dihadiri Ketua Komisi VIII, Azrul Azwar yang didampingi 14 anggota DPR lainnya bersama Dirjen Urusan Haji, Slamet Riyanto, Sekjen Depag, Bahrul Hayat, Konjen Jeddah Gatot Abdullah Mansyur, dan Kepala Teknis Urusan Haji (TUH) Nur Somad Kamba.
Seperti dilaporkan Dirut Perum LKBN ANTARA, Ahmad Mukhlis Yusuf langsung dari Jeddah yang mengikuti rapat tersebut bersama Staf Ahli Menkominfo, Henri Soebiakto dan Kapus Informasi Keagamaan dan Humas, Masruri AM, Rakor juga menegaskan perlunya respon cepat tanggap Pemerintah terhadap berbagai keluhan teknis yang dihadapi jamaah haji hingga akhir pelaksanaan haji 2008. Utamanya saat pelaksanaan puncak haji di Arafah dan Mina yang akan berlangsung tanggal 8 s/d 10 Desember 2008.
Seperti diketahui, pelaksanaan haji 1429 H/2008 M mengalami berbagai permasalahan teknis yang disebabkan oleh tersebarnya pemondokan jamaah di berbagai lokasi yang jauh dari Masjidil Haram, sebagai akibat melangitnya harga sewa pondokan di sekitar Masjidil Haram di atas pagu biaya pondokan yang disetujui DPR sebesar maksimum SAR 2000 per orang.
Dengan pagu anggaran tersebut, TUH Depag di Jeddah, sebagai pelaksana teknis pelayanan haji Pemerintah mengalami kendala dalam memperoleh pondokan di sekitar Masjidil Haram, pada saat harga sewa melangit menembus SAR 3000 per orang.
Belum lagi akibat transportasi dan menjadi keluhan sehari-hari yang ditemui Antara di Daerah Kerja (Daker) Mekkah. Termasuk minimnya fasilitas air di berbagai lokasi pemondokan. Salah seorang jamaah dari Sidoarjo, Jatim, Riyono Asnan yang tinggal di rumah 821 menyatakan jauhnya lokasi pemondokan masih bisa dimengerti sepanjang dukungan faslitas transportasi dan ketersediaan air dapat dipenuhi.
Terhadap berbegai keluhan seperti itu, Daker Mekkah memastikan ada upaya tanggap untuk mengatasinya. Pengamatan Antara di lapangan, masalah-masalah tersebut banyak dijumpai, yang memerlukan penyelesaian komprehensif. Terhadap berbagai keluhan tersebut, Ketua TUH, Nur Somad Kamba memastikan respon cepat dari Daker Mekkah.
Sebagai pengawas Haji 2008, anggota Komisi VIII DPR, Abdullah Azwar Anas yang langsung melakukan pengawasan di lapangan memastikan akan melakukan pengawasan harian terhadap hasil-hasil keputusan Rapat Koordinasi yang berlangsung pada hari Sabtu (29/11) agar dilaksanakan dengan konsekwen oleh Pemerintah.(*)
Editor: Ricka Oktaviandini
Copyright © ANTARA 2008
