Wartawan Antara dari Mekkah, Senin, melaporkan keputusan tersebut dilakukan mengingat banyak keluhan jemaah haji yang terlantar di Mekkah dan fakta bahwa pondokan jemaah haji Indonesia tahun 2008 tersebar di lokasi-lokasi yang jauh dari Masjidil Haram.
Rapat Koordinasi Pemerintah dan Komisi VIII yang berlangsung di Jeddah 29 Nopember 2008 dengan dihadiri Ketua Komisi VIII DPR Azrul Azwar yang didampingi 14 anggota DPR lainnya bersama Dirjen Urusan Haji Slamet Riyanto, Sekjen Depag Bahrul Hayat, Konjen Jeddah Gatot Abdullah Mansyur, dan Kepala Teknis Urusan Haji (TUH) Nur Somad Kamba.
Rapat juga dihadiri Dirut Perum LKBN ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf, Staf Ahli Menkominfo Henri Soebiakto dan Kepala Pusat Informasi Keagamaan dan Humas Masruri AM.
Rapat menegaskan perlunya respon cepat tanggap Pemerintah terhadap berbagai keluhan teknis yang dihadapi jemaah haji hingga akhir pelaksanaan haji 2008, terutama saat pelaksanaan puncak haji di Arafah dan Mina yang akan berlangsung dari tanggal 8 hingga 10 Desember 2008.
Pelaksanaan Haji 2008 mengalami berbagai permasalahan teknis yang disebabkan oleh tersebarnya pemondokan jamaah di berbagai lokasi yang jauh dari Masjidil Haram, sebagai akibat melangitnya harga sewa pondokan di sekitar Masjidil Haram hingga lebih dari pagu biaya pondokan yang disetujui DPR yaitu sebesar maksimum SAR 2000 per orang.
Dengan pagu anggaran tersebut, TUH Depag di Jeddah, sebagai pelaksana teknis pelayanan haji Pemerintah mengalami kendala dalam memperoleh pondokan di sekitar Masjidil Haram, pada saat harga sewa melangit menembus SAR 3000 per orang.
Berbagai keluhan jemaah akibat transportasi menjadi keluhan sehari-hari yang ditemui Antara di Daerah Kerja (Daker) Mekkah, selain minimnya fasilitas air di berbagai lokasi pemondokan. Salah seorang jemaah dari Sidoarjo, Jatim, Riyono Asnan yang tinggal di rumah 821 menyatakan jauhnya lokasi pemondokan masih bisa dimengerti sepanjang dukungan faslitas transportasi dan ketersediaan air dapat dipenuhi.
Terhadap berbegai keluhan seperti itu, Daker Mekkah memastikan ada upaya tanggap untuk mengatasinya. Pengamatan Antara di lapangan, masalah-masalah tersebut banyak dijumpai dan memerlukan penyelesaian komprehensif.
Terhadap berbagai keluhan tersebut, Ketua TUH, Nur Somad Kamba memastikan respon cepat dari Daker Mekkah.
Sebagai pengawas Haji 2008, anggota Komisi VIII DPR, Abdullah Azwar Anas yang langsung melakukan pengawasan di lapangan memastikan akan melakukan pengawasan harian terhadap hasil-hasil keputusan Rapat Koordinasi yang berlangsung pada hari Sabtu (29/11) agar dilaksanakan dengan konsekuen oleh Pemerintah. (*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008
