Hakim: KPK harus kembalikan uang disita di ruang kerja Lukman Hakim

Hakim: KPK harus kembalikan uang disita di ruang kerja Lukman Hakim

Terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Muafaq Wirahadi mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7-8-2019). Muafaq yang merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik nonaktif divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara karena terbukti menyuap anggota DPR RI sekaligus mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pd.

Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim memerintahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan uang yang ditemukan dan disita oleh penyidik di ruang kerja mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Hal tersebut disampaikan oleh hakim Muhammad Idris dalam pembacaan pertimbangan putusan terdakwa mantan Ketua Umum PPP yang juga anggota DPR RI 2014—2019 Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin.

Menimbang terhadap barang bukti uang yang disita penyidik di ruang kerja saksi Lukman Hakim Saifuddin, majelis hakim mempertimbangkan bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ada fakta yang menerangkan bahwa uang tersebut ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini. Maka, terhadap uang tersebut harus dikembalikan dari mana barang itu disita kepada saksi Lukman Hakim.

Sejumlah uang yang dimaksud, di antaranya satu amplop cokelat yang di dalamnya terdapat uang Rp70 juta terdiri atas pecahan Rp100 ribu sebanyak 688 lembar dan pecahan Rp50 ribu sebanyak 24 lembar.

Baca juga: KPK akan pelajari fakta hukum terkait putusan Rommy

Baca juga: Divonis 2 tahun penjara, Romahurmuziy nyatakan pikir-pikir


Satu amplop cokelat yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp59,7 juta terdiri atas uang pecahan Rp100 ribu rupiah sebanyak 597 lembar. Selanjutnya sebuah amplop yang di dalamnya terdapat uang senilai Rp30 juta rupiah terdiri atas pecahan Rp100 ribu sebanyak 300 lembar.

Terkait dengan terkait barang bukti yang diperoleh pada penangkapan Rommy oleh petugas KPK, yaitu satu amplop cokelat berisi uang tunai Rp40 juta, satu amplop putih berisi uang Rp5 juta, satu map kuning berisi dua amplop putih dengan uang tunai total Rp20 juta, satu amplop putih berisi Rp7 juta, dan satu amplop putih berisi uang tunai Rp3,2 juta, dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Menimbang bahwa barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan terdakwa oleh petugas KPK itu, majelis hakim mempertimbangkan bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ada fakta yang menerangkan uang tersebut ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa pada perkara ini. Maka, terhadap uang tersebut harus dikembalikan dari mana barang bukti itu disita, yaitu kepada terdakwa.

Sementara itu, uang pemberian mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin kepada Rommy sebesar Rp250 juta yang telah dikembalikan melalui Norman Zein Nahdi selaku pengurus PPP Jatim disetorkan ke kas negara.

Baca juga: Jaksa KPK minta perampasan uang yang disita dari ruangan Lukman Hakim

Baca juga: Hakim sebut Lukman Hakim Saifuddin terima Rp70 juta

Baca juga: Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dituntut 4 tahun penjara


"Pengembalian terdakwa melalui Norman Zein Nahdi tersebut di atas sebagai uang pengganti dalam perkara ini dan memerintahkan kepada penuntut umum agar uang tersebut disetorkan ke kas negara," kata Hakim.

Sebelumnya, Rommy dijatuhi vonis 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta oleh majelis hakim karena terbukti menerima suap terkait dengan seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Romahurmuziy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua, dan dakwaan kedua alternatif kedua," ujar ketua majelis hakim Fashal Hendri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta Rommy dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan, ditambah pembayaran kewajiban sebesar Rp46,4 juta subsider 1 tahun penjara dan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar