Tujuh desa itu adalah Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo (Kecamatan Porong), Kedung Bendo, Ketapang, Kali Tengah (Kecamatan Tanggulangin) dan Kedung Cangkring (Kecamatan Jabon).
"Aksi unjuk rasa kali ini menuntut sisa pembayaran 80 persen yang harus dibayar Minarak Laindo Jaya secara tunai, bukan dengan cara dicicil," kata koordinator aksi, Hari Suwandi.
Pemerintah sudah lama memutuskan sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen harus dibayar tunai. "Kenyataan Minarak tidak mampu merealisasikan dan hanya mampu membayar dengan cara dicicil," kata Hari.
Parahnya lagi, lanjut Hari, proses pencicilan itu tidak jelas. Artinya, setiap berkas akan dicicil Rp30 juta per bulan sesuai jatuh tempo. "Inilah yang akan kami tuntut kepada presiden melalui perwakilan kami di Jakarta."
Warga Sidoarjo bereaksi keras ketika muncul pernyataan bahwa perwakilan mereka di Jakarta menyetujui permintan Minarak mencicil pelunasan sisa ganti rugi 80 persen tersebut.
"Mereka yang menyetujui sisa pembayaran dengan cara dicicil kami anggap sebagai penghianat karena kami yang ada di sini (Sidoarjo) tidak setuju jika pembayaran dilakukan dengan dicicil. Kami ingin sisa pembayaran dibayar lunas," tegasnya.
Hari mengungkapkan, telah terjadi diskriminasi kepada warga korban lumpur di mana mereka yang menyetujui relokasi langsung dibayar lunas, sementara warga yang meminta "cash and carry" hingga kini belum dibayar sisa 80 persen ganti rugi itu.
Sudarmono salah seorang warga yang turun ke jalan menilai, kalau memang pemerintah memahami posisi keuangan Grup Bakri yang tengah sulit, pemerintah juga seharusnya mengambil sikap.
"Entah itu menalangi dulu atau bagaimana, yang jelas jangan sampai kami dirugikan," katanya.
Akibat aksi turun ke jalan itu, sejumlah kendaraan dari arah Sidoarjo harus berbelok melalui jalur Krian menuju Mojosari, sedangkan yang dari arah Malang dan Pasuruan di belokan ke arah Japanan terus Mojosari dan Krian. (*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008
