Menurut para pendiri PPD, ide dan konsepsi dasar yang berorientasi pada kepentingan daerah yang selama ini diperjuangkan FUD perlu dilanjutkan melalui wadah Partai Persatuan Daerah (PPD).
Dengan dimotori oleh Dr. Oesman Sapta, Raharjo Rahimin, Abdul Salam, Karim Syarif pada tanggal 18 November 2002 didirikan PPD dengan Akte Notaris Herlina Pakpahan, SH. No. 8, demikian situs PPD.
Menurut Ketua Umum PPD Oesman Sapta, PPD didirikan untuk memperjuangkan aspirasi dan kemakmuran daerah. Ia mengatakan, jika daerah maju dan makmur maka negara juga akan makmur, sementara jika pusat makmur maka daerah belum tentu makmur. "PPD adalah satu-satunya partai yang menggunakan nama daerah," kata Oesman Sapta.
Namun, PPD berpendapat, "PPD adalah 'partainya orang daerah' tetapi bukan bertujuan untuk menonjolkan sifat kedaerahan".
Oesman mengatakan, pendirian partai juga karena pembentukan Dewan Pertimbangan Daerah (PDP) kurang mempunyai kewenangan dalam mengambil suatu kebijakan. "DPR mempunyai kewenangan 100 persen dan DPD nol persen, sehingga saya bangun partai sebagai jembatan aspirasi daerah," katanya.
Konsep perpolitikan nasional dengan sistem bikameral ke depan menurut pandangan para tokoh politik penggagas lahirnya PPD belum mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Selain itu belum adanya jaminan lembaga itu dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal dalam menampung aspirasi daerah.
Dengan berdirinya PPD, maka Oesman berharap perwakilan-perwakilan daerah berada di DPR sehingga dapat memperjuangkan kepentingan daerah.
Keberadaan PPD dalam kelembagaan DPR diharapkan akan mampu membawa ide dan sikap dasar yang berorientasi pada aspirasi dan kepentingan daerah bersama anggota DPD untuk diperjuangkan baik dalam mempersiapkan rancangan undang-undang maupun dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, penggalian potensi sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya yang tersebar luas di masing-masing daerah.
Target
Pada pemilu 2004, PPD hanya menargetkan 50 anggota DPRD. "Target 50 anggota DPR, namun ternyata kami meraih lebih dari 100 kursi DPRD tingkat I dan II ," kata Oesman.
Sementara itu target pada 2009 setiap provinsi merebut satu kursi DPR sehingga PPD ditargetkan akan memiliki 33 anggota DPR. Oesman mengatakan bahwa target tersebut tidak besar. "Setelah melihat perkembangan, pikiran berubah. Kami berpikir merebut anggota legislatif tingkat nasional," kata Oesman.
Sementara itu mengenai capres, Oesman belum mau memikirkannya saat ini. Hal itu, katanya, baru akan dibicarakan setelah pemilu legislatif.
Mengenai strategi yang akan dilakukan, Oesman mengatakan, salah satunya adalah setiap kader, terutama caleg PPD diminta untuk mengajak 10 orang terdekatnya, seperti isteri, orang tua, dan anak, memilih PPD. Selanjutnya mereka juga diminta untuk mengajak 10 orang lainnya.
Kepada para caleg, Oesman meminta berkomitmen untuk membangun daerah. "Jika perbuatan tidak mendukung daerah maka saudara-saudara (wakil rakyat dari PPD) mengkhianati daerah," kata Oesman.
Di bidang organisasi, PPD juga melakukan pembenahan guna menghadapi pemilu 2009. Jabatan sekjen partai yang semula dipegang Adhie M Massardi kini dipegang oleh Sys NS yang juga artis dan politikus. Sementara Adhie M Massardi yang juga juru bicara saat masa presiden Abdurrahman Wahid, menjadi Wakil Ketua Umum.
Sys dengan nama lengkap Raden Mas Haryo Heroe Syswanto NS. Soerio Soebagio, sebelumnya adalah salah satu pendiri Partai Demokrat pada tahun 2001 yang selanjutnya memilih hengkang dan mendirikan (deklarator) Partai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 2006. Namun NKRI gagal masuk sebagai perserta pemilu 2009.
PPD juga menggaet serta beberapa tokoh lain. Namun yang merupakan angin segar adalah kesediaan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi pembina partai berlambang payung tersebut.
Kesediaan Gus Dur tersebut dinyatakan saat pembekalan kepada 160 caleg PPD pada 2 November 2008. Bahkan pada saat itu, Gus Dur bersedia mengenakan baju PPD. "Kesediaan ini bukan sesuatu yang saya ambil dengan mudah. Saya sudah lama mengenal Oesman Sapta," kata Gus Dur.
Gus Dur mengatakan, "Sebagai pembina bukan bersifat kolektif, jadi hanya antarpribadi. Sebagai pembina tidak perlu aktif, kalau pengurus harian yang harus aktif". Namun Gus Dur mengatakan, meski bersedia menjadi pembina PPD, ia tetap sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.
Oesman mengatakan, kepengurusan baru dan bersedianya Gus Dur menjadi pembina partai merupakan darah segar bagi partai untuk melangkah ke depan.
Namun dalam berjuang di pemilu legislatif, PPD tidak ingin menggunakan cara-cara kekerasan dan memusuhi partai lain. "PPD adalah partai solusi. Sebagai partai solusi, PPD tidak akan 'perang' dengan partai lain namun justru akan bekerjasama guna memberikan masukan-masukan yang dapat membangun bangsa ini," kata Oesman Sapta.
PPD, katanya, akan berkomunikasi dan bertukar informasi, dan saling menghargai dengan partai-partai lainnya. PPD, katanya, harus dan akan memberikan solusi dan jawaban terhadap masalah bangsa. PPD akan menciptakan iklim yang kondusif dalam berdemokrasi dan tidak akan mencela pendapat pihak lain. "Hal itu dapat memberikan hasil yang maksimal. Salah jika berunding dikatakan tidak menarik. Orang lupa bahwa berunding justru memberikan hasi yang lebih baik," katanya. (*)
Dewan Pengurus
Ketua Umum : Dr. H. Oesman Sapta
Wakil Ketua Umum : Adhie M. Massardi
Sekretaris Jenderal : Sys NS
Nomor Urut : 12
Kantor DPP
Alamat :Jl. Prof. Dr. Satrio No. 18C Kuningan Jakarta Selatan
Telp : 021-5273250
Website : http://www.partaipersatuandaerah.com
Oleh Oleh Unggul Tri Ratomo
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
