Banda Aceh (ANTARA News) - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) membantah tundingan yang dilontarkan Gubernur NAD Irwandi Yusuf yang menyatakan bahwa partai itu telah menyewa dan mendalangi demonstrasi mahasiswa ke kantor Gubernur, Rabu (3/12) lalu.

"Kami sangat menyayangkan pernyataan Irwandi tersebut, seharusnya seorang Gubernur harus lebih bijak dalam menyikapi aksi tersebut dan tidak sembarang tuduh. Jangankan untuk memnyewa mahasiswa, untuk pengadaan atribut partai yang dibakar saja kita masih kalang kabut," kata Ketua DPW PKS NAD, Tgk. H. Ghufran ZA, di Banda Aceh, Jumat.

Irwandi menuding bahwa PKS mendalangi dan membayar aksi demonstrasi mahasiswa, di mana dalam aksi tersebut mahasiswa memberikan obat kuat sebagai simbol lemahnya kinerja Pemerintah Aceh.

PKS, menurut Ghufran, tidak berkepentingan apapun terhadap demo mahasiswa tersebut. Kalaupun ingin mengkritisi Irwandi, PKS punya delapan anggota dewan (DPRA) yang cukup signifikan membuat suatu keputusan terhadap kinerja Gubernur.

Ghufran menilai demo tersebut murni dari keinginan mahasiswa, yang barangkali tergerak hati nuraninya setelah mengetahui daya serap APBA sangat lemah.

"Hal itu sangat wajar, toh mahasiswa merupakan elemen terpelajar dan independen, harusnya Irwandi berterimakasih kepada mahasiswa karena telah menasehatinya," tugas Ghufran.

Di era demokrasi, kritik adalah yang biasa, apalagi dilakukan oleh mahasiswa itu adalah hal yang lumrah. Mahasiswa mereka merupakan lembaga yang independen dan tidak sembarangan mengusung ide dari luar institusi mereka.

Mahasiswa juga pengawal reformasi yang akan terus mengawal terus kebijakan pemerintah, tambah Ghufran.

"Jadi, Irwandi tak perlu alergi dengan kritik mahasiswa. Harusnya meyakinkan mahasiswa agar mendukung program yang dicanangkannya," pinta Ghufran.

PKS menilai Irwandi salah menyimpulkan bahwa mahasiswa underbow PKS, mungkin hanya karena selama ini PKS memang sering mengkritisi kebijakan Pemerintah Aceh.
"Kesimpulan tersebut sungguh sangat dangkal dan tidak ada dasarnya," tambah Ghufran lagi.
(*)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008