Surabaya (ANTARA News) - Diduga menghabiskan sisa Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2008, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya ramai-ramai "nglencer" (rekreasi) dengan berkedok kunjungan kerja (kunker).

Sekretaris DPRD Surabaya, Abu Chazim Latief, di Surabaya, Selasa, membenarkan adanya jadwal kunker seluruh Komisi pada bulan ini. Bahkan, Abu mengatakan, beberapa komisi sudah berangkat kunker.

"Saat ini yang sudah berangkat dari Komisi C dan D," katanya.

Menurut dia, tiga komisi yang pasti menjalankan program kunker yakni komisi B, komisi C, dan komisi D. Sesuai rencana, komisi B akan berangkat ke Denpasar, Bali, untuk menggali ilmu tentang proses menaikan pendapatan asli daerah (PAD) yang melimpah ruah di Bali.

Komisi C akan ke Tangerang menggali ilmu tentang penataan kota, sedangkan komisi D berangkat ke kabupaten Jembrana, Bali untuk menimba ilmu tentang program unggulan pemerintah kabupaten tersebut, karena di kabupaten itu pendidikan dan kesehatan gratis.

Abu melanjutkan, masing-masing Komisi akan melakukan kunker selama tiga hari. Sementara Rabu (9/12) ini dijadwalkan Komisi A akan terbang ke Jakarta mengunjungi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk konsultasi soal pemekaran wilayah.

Akibat banyaknya anggota dewan yang "nglencer" tersebut mengakibatkan gedung Wakil Rakyat ini dalam sepekan ke depan akan sepi. Sayangnya, Abu enggan merinci berapa anggaran yang dikucurkan untuk kunker seluruh anggota Dewan tersebut.

Anggota komisi D DPRD Surabaya, Baktiono membenarkan adanya kunker tersebut. Menurut dia, pihaknya akan berangkat Rabu sore ini, namun jika ada halangan keberangkatan ditunda sampai Kamis (10/12) besok. "Kalau tidak ada halangan, kita berangkat nanti sore," katanya.

Menurut Baktiono kunjungan DPRD Jembrana beberapa bulan lalu memancing penasaran anggota Dewan Surabaya. Program-program yang ditawarkan didepan Dewan mencerminkan, kalau kabupaten tersebut sejahtera.

Padahal, kabupaten tersebut masuk dalam kategori kabupaten miskin dan kecil. Tetapi, mereka bisa membuat kebijakan untuk menggratiskan pendidikan dan kesehatan. "Di Jembrana, pendidikan dan kesehatan digratiskan. Padahal kabupaten itu miskin!," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008