"Kebijakan di sektor riil menjadi sangat penting karena yang sekarang terjadi adalah 'second round' dari krisis keuangan global," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat.
Menkeu menyebutkan, pada putaran pertama, krisis global telah memukul sektor keuangan yaitu lembaga keuangan, pasar saham, dan nilai tukar.
Krisis global menyebabkan perbankan mengalami kekeringan likuiditas dan pasar modal mengalami koreksi sangat tajam.
Ia membantah bahwa tidak ada hubungan antara bank dan pasar modal dengan rakyat. Begitu bank tidak memberikan kredit maka akan banyak perusahaan yang tidak dapat bergerak sehingga perekonomian juga tidak bergerak.
Pasar modal yang tidak bergerak, lanjutnya, juga akan menimbulkan masalah pada perekonomian karena pasar modal menyediakan sekitar 25 persen kebutuhan modal suatu perekonomian termasuk Indonesia.
"Kondisi perbankan dan pasar modal yang tidak menguntungkan akan berdampak kepada sektor riil. Sektor riil bisa terkena dua dampak yang tidak menguntungkan," katanya.
Dua dampak itu adalah sektor keuangan tidak mau memberikan modal kepada sektor riil dan barang produksi tidak bisa dijual atau dijual dengan harga murah karena daya beli masyarakat yang turun.
Dampak lebih lanjutnya adalah sektor riil tak bergerak, yang akan berimplikasi pada supply barang/jasa yang anjlok dan kemungkinan adanya PHK.
"Ini yang harus diantisipasi, begitu barang tidak ada dan PHK terjadi maka kita sudah tidak bicara ekonomi lagi tapi bicara sosial politik karena muncul reaksi sosial," katanya.
Belajar dari pengalaman krisis 1997/1998, saat itu ada persepsi bahwa kurs rupiah akan kolaps sehingga pemerintah dianggap tidak akan mampu lagi mengimpor barang kebutuhan pokok sehingga orang melakukan pembelian besar-besaran untuk persediaan.
"Persepsi seperti ini harus dipotong, komoditas yang penting harus dijamin ketersediannya," kata Menkeu yang juga Plt Menko Perekonomian.
Menurut dia, pemerintah telah dan akan mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak krisis termasuk dampak ke sektor riil.
Langkah tersebut antara lain penerbitan tiga perpu terkait dampak krisis, penyediaan 'trade financing', pengendalian impor barang konsumsi, dan akselerasi pencairan pinjaman program dan proyek sehingga menambah cadangan valas di dalam negeri.
"Bulan Desember ini ada sekitar 2,9 miliar dolar AS yang dicairkan, beberapa proyek termasuk proyek infrastruktur diakselerasi sehingga bisa mulai menyerap valas ini,"(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008
