KPK konfirmasi Cak Imin terkait pengakuan Musa Zainuddin

KPK konfirmasi Cak Imin terkait pengakuan Musa Zainuddin

Ketua Umum PKB A Muhaimmin Iskandar atau Cak Imin memenuhi panggilan KPK hadir sebagai saksi untuk tersangka HA terkait kasus suap proyek Kementerian PUPR TA 2016 di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020).(ANTARA/Laily Rahmawaty)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengetahuan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait pengakuan Musa Zainuddin, terpidana kasus proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

"Ya tentunya sebelumnya Pak Musa sendiri di persidangan sudah divonis, ada fakta-fakta di sana tentunya dikonfirmasi kepada semua saksi yang kami hadirkan untuk perkara HA termasuk saksi hari ini Pak Imin," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK Rabu malam.

KPK memeriksa Cak Imim sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Sharleen Raya (JECO) Group Hong Artha John Alfred (HA) dalam penyidikan kasus korupsi menerima hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pada 30 September 2019 juga telah memeriksa tiga politikus PKB, yakni Fathan, Jazilul Fawaid dan Helmy Faishal Zaini.

Saat itu, ketiganya dikonfirmasi KPK terkait aliran dana dari Musa Zainuddin pada anggota DPR lain dalam penyidikan kasus korupsi tersebut.

Baca juga: Cak Imin penuhi panggilan KPK jadi saksi untuk Hong Artha

Musa adalah mantan anggota DPR RI dari Fraksi PKB yang telah menjadi terpidana terkait kasus tersebut. Musa divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Musa terbukti menerima Rp7 miliar dari pengusaha terkait program optimalisasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara.

Eks Politikus PKB tersebut membeberkan dugaan aliran dana ke sejumlah petinggi partainya melalui surat pengajuan "Justice Collaborator".

Saat dikonfirmasi kepentingan pemanggilan Cak Imin terkait pengakuan Musa Zainuddin atau fakta persidangan tentang penerimaan dana Rp1 miliar dan Rp400 juta, Fikri membenarkan.

"Tentu tentang pengetahuan saksi bagaimana yang kami sangkakan terkait pemberian uang kan ada Rp7 miliar, Rp 1 miliar dan seterusnya itu sejauh mana saksi mengetahui atau bahkan kemudian apakah saksi ikut menerima dan sebagainya itu tidak bisa kami sampaikan di sini karena itu sudah masuk materi pemeriksaan," kata Fikri.

Baca juga: KPK periksa Cak Imin sebagai saksi terkait hadiah proyek PUPR
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu malam (29/1/2020).(ANTARA/Laily Rahmawaty)

Fikri menambahkan, pemeriksaan Cak Imin hari ini seputar pengetahuannya apakah mengetahui atau bagaimana terkait adanya dugaan-dugaan pemberian uang dari tersangka HA.

Hong Arta ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2018. Ia merupakan tersangka ke-12 dalam kasus di Kementerian PUPR tersebut.

Ia memberikan suap kepada Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary senilai Rp10,6 miliar dan juga memberikan suap kepada mantan anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar.

Dalam kasus itu, Amran telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider 4 bulan kurungan karena menerima Rp2,6 miliar, Rp15,525 miliar, dan 202.816 dolar Singapura.

Selain itu, Damayanti juga telah divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima 278.700 dolar Singapura dan Rp1 miliar.

Baca juga: KPK panggil Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKB Abdul Ghofur

Cak Imin sebelum meninggalkan gedung KPK membantah soal adanya aliran dana untuk petinggi PKB sebagaimana yang disebutkan oleh Musa Zainuddin dalam "Justice Collaborator"-nya.

"Tidak benar itu, tidak benar," kata Cak Imin yang menobatkan dirinya sebagai Gus AMI.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut yang benarnya seperti apa, lagi-lagi Cak Imin mengatakan hal itu tidak benar.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

KPK ingatkan pengembang perumahan di Kota Malang serahkan PSU

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar