Riset INSIS: PKS paling efektif di media massa, Golkar kuasai isu

Riset INSIS: PKS paling efektif di media massa, Golkar kuasai isu

Hasil survei Y-Publica menunjukkan di kalangan milenial elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf masih mengungguli pasangan Prabowo-Sandiaga (Foto : Ilustrasi) (Foto : Ilustrasi/)

Jakarta (ANTARA) - Hasil kajian riset data media monitoring Institut Riset Indonesia (INSIS) mencatat selama Oktober hingga Desember 2019, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai yang paling efektif dalam menggerakkan politisinya untuk berkomentar di media massa, sedangkan Golkar menjadi partai yang mampu memanfaatkan setiap isu yang muncul untuk dikomentari para politikusnya.

"Ada 50 kursi anggota parlemen dari PKS. Dari angka ini, 38 di antaranya aktif dikutip namanya sebagai narasumber berita di media massa. Artinya, 76 persen anggota parlemen dari PKS ini sudah dikenal oleh para jurnalis. Kemunculan 38 anggota parlemen dari PKS ini direpresentasikan pada 536 berita," ujar peneliti INSIS Wildan Hakim dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

Wildan menjelaskan, efektivitas politikus PKS dalam berkomentar di media massa ini dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah kursi di DPR dengan jumlah legislator yang muncul dalam publikasi di media massa.

Di belakang PKS, ada Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari 85 anggota DPR yang dimiliki Partai Golkar, sebanyak 52 orang (61,17 persen) di antaranya sudah muncul di media massa. Sedangkan PKB, dari 58 anggota DPR, 35 orang (60,34 persen) di antaranya ada di media massa.

"Efektivitas komunikasi politikus Partai Golkar terlihat jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan politikus dari PDI Perjuangan. Dari 128 anggotanya, hanya 66 orang politikus PDI Perjuangan yang muncul dalam pemberitaan yang dijadikan unit analisis dalam riset ini," ucap akademisi Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Al Azhar Jakarta itu

Dalam kajian riset data tersebut, kata Wildan, diketahui bahwa Golkar terpotret sebagai partai yang mampu memanfaatkan setiap isu yang muncul untuk dikomentari oleh para politikusnya.

Partai Golkar menyumbang 21,34 persen dari total publikasi yang diproduksi anggota DPR. Dari total 5.778 publikasi yang dipantau oleh INSIS, terdapat 1.231 berita yang menjadikan politisi Partai Golkar sebagai narasumbernya.

Wildan mengatakan terdapat perbedaan antara PKS dengan Partai Golkar dari sisi efektivitas berkomunikasi politik. Dalam pengamatan INSIS, kata dia, PKS mampu menggerakkan anggota yang dimiliki di DPR. Sedangkan Partai Golkar mampu memanfaatkan setiap isu yang muncul untuk dikomentari oleh para politikusnya.

Untuk kategori ini, Wildan melanjutkan, PDI Perjuangan menyusul di belakang Partai Golkar dengan menyumbang 1.099 publikasi atau 19.02 persen. Adapun Partai Gerindra menyumbang 956 publikasi atau 16.54 persen.

Sementara itu, peneliti senior INSIS Dian Permata menyebut bahwa PKS dan Golkar mampu memanfaatkan setiap isu atau tema yang hangat menjadi bahan perdebatan di ruang parlemen kepada kadernya di DPR.

Adapun Partai Golkar mampu memanfaatkan semua isu atau tema yang hangat menjadi bahan perdebatan di ruang parlemen di DPR.

"PKS mampu mengkapitalisasi anggota DPR-nya dengan mendistribusikan setiap isu. Sedangkan Golkar mampu mengkapitaliasi setiap isu. Perbedaan pada unit analisa aktor (anggota DPR-red). Jika kita Analisa lebih mendalam maka Partai Golkar di DPR seperti terkonsentrasi di sejumlah elit untuk urusan citra dan publikasi isu," ucap Dian.

Riset tersebut menggunakan teknik media monitoring. Ada enam media massa yang dijadikan basis data riset. Empat media cetak yakni Kompas, Koran Tempo, Koran Sindo, dan Rakyat Merdeka, serta dua media siber yakni tribunnews.com dan detik.com.

Data yang dicuplik adalah pemberitaan yang memuat nama dan tema anggota DPR, dengan waktu pengerjaan antara 1 Oktober hingga 30 Desember 2019. Penelitian dan analisis selanjutnya difokuskan pada lima aspek, yakni frekuensi artikel, tema artikel, narasumber, tanggal publikasi, dan media massa.

Baca juga: GSI sampaikan hasil riset Pilkada Makassar butuh pemimpin revolusioner

Baca juga: SETARA sebut perda diskriminatif dilatarbelakangi motif politik

Baca juga: Menristekdikti sebut pusat riset sosial politik perkuat posisi UI


 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar