Presiden Minta Penjelasan Bupati Tolak PNPN Mandiri
Minggu, 21 Desember 2008 18:31 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar para bupati/walikota yang menolak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri memberi penjelasan secara transparan dan bertanggungjawab.
"Jelaskan kepada saya, jelaskan kepada rakyat di kabupaten bersangkutan, program untuk membantu rakyat kok ditolak," ujar Presiden Yudhoyono di sela-sela pidatonya pada acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) V Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Convention Center, Minggu.
Presiden menambahkan PNPM Mandiri adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada setiap kecamatan di seluruh provinsi di Indonesia agar perekonomian dapat tumbuh dan bergerak.
"Saya tidak habis pikir, ada bupati menolak PNPM Mandiri. PNPM Mandiri itu program negara, untuk rakyatnya, mengapa ditolak?" ujarnya.
Sebagai salah satu jurus mengantisipasi dampak krisis keuangan global, Presiden mengatakan, PNPM Mandiri adalah salah satu upaya pemerintah mengatasi pengangguran, menjaga gerak sektor riil, serta menjaga daya beli masyarakat.
Pada 2009, pemerintah meningkatkan dana PNPM Mandiri yang berasal dari pinjaman Bank Dunia itu hingga mencapai Rp3 miliar per kecamatan.
Sebanyak 22 pemerintah kabupaten/kota, terutama di wilayah Jawa, menolak PNPM Mandiri dengan alasan pembagian bantuan itu merupakan bentuk kampanye terselubung dari partai politik yang saat ini memegang tampuk pemerintahan.
(*)
kok bisa ya,program kok dianggap kampanye,mungkin yang menolak itu belum tau betul apa itu kampanye and apa itu program, capek deh kalo aparat pemerintah daerah bersikap seperti itu
00BalasLaporkanHapus
6 Juli 2009
prosedur cara untuk ikut pnpm mandiri bagaimana? syaratnya apa saja?
00BalasLaporkanHapus
27 Maret 2009
Bupati yg menolak program presiden sama halnya memecat dirinya jadi Bupati, dan Bupati seperti ini harus di buat jera oleh rakyat karena menghalangi rakyat untuk maju, rakyat seharusnya mendapat sosialisasi dari unsur pemerintah biar tau program pemerintah jangan cuma lewat media internet atau tv dan radio karena masih banyak yg buta hurup.
00BalasLaporkanHapus
7 Februari 2009
Dear All
Bila bupati menolak, hendak dilihat lebih jernih. Ada banyak modus proyek pemerintah pusat di daerah---yang tanggungjawabya dilipahkan ke bupati. Hal tak bermasalah bila itu dilaksanakan oleh instasi dibawa kendali bupati, seperti PNPN Mandiri adalah proyek Depsos--yang dikerja oleh dinas sosial--sementara bupati yang menandatangani pertanggungjawabanya ke negara. Bagaimana kalau ada indikasi korupsi? Bupati juga kena dikit--bias
00BalasLaporkanHapus
3 Februari 2009
DIPIKIRKAN BAIK - BAIK KEPUTUSAN MENOLAK KARENA INI MENYANGKUT HAJAT HIDUP ORANG BANYAK, INGAT ANDA INI DIPILIH OLEH RAKYAT SUDAH KEWAJIBANNYA SEMUA KEPUTUSAN HARUS KEMBALI KEPADA RAKYAT UNTUK KESEJAHTERAAN.
Bila bupati menolak, hendak dilihat lebih jernih. Ada banyak modus proyek pemerintah pusat di daerah---yang tanggungjawabya dilipahkan ke bupati. Hal tak bermasalah bila itu dilaksanakan oleh instasi dibawa kendali bupati, seperti PNPN Mandiri adalah proyek Depsos--yang dikerja oleh dinas sosial--sementara bupati yang menandatangani pertanggungjawabanya ke negara. Bagaimana kalau ada indikasi korupsi? Bupati juga kena dikit--bias