DKP NTT imbau nelayan tertib mengurus SIKPI

DKP NTT imbau nelayan tertib mengurus SIKPI

Kepala Cabang DKP Provinasi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur, Sikka, Antonius Andi Amuntoda (Antara foto/Aloysius Lewokeda)

Kupang (ANTARA) - Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengimbau nelayan di daerah itu agar tertib mengurus Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ketika hendak mengangkut ikan antardaerah di provinsi setempat.

"Urusan SIKPI penting agar nelayan tidak terjerat masalah hukum ketika mengangkut ikan untuk dipasarkan ke berbagai daerah," kata Kepala Cabang DKP NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur, Sikka, Antonius Andi Amuntoda, ketika dihubungi dari Kupang, Senin.

Dia mencontohkan seperti peristiwa penangkapan seorang nelayan berinisial I oleh Direktorat Polairud Polda NTT beberapa waktu lalu di sekitar perairan Teluk Kupang karena tidak memiliki SIKPI.

Nelayan tersebut diamankan ketika berlayar dari Larantuka, Flores Timur menuju Tenau, Kota Kupang dengan mengangkut sekitar 10 ton ikan berbagai jenis.
Sebuah kapal nelayan KM Mina Maritim yang diamankan petugas kapal patroli dari Direktorat Polairud Polda Nusa Tenggara Timur di sekitar perairan Teluk Kupang karena mengangkut ikan tanpa memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) pada pada Jumat (24/1/2020). (Foto/Direktorat Polairud Polda NTT)
"Masalah seperti ini yang kita tidak inginkan menimpa nelayan kita, karena itu harus tertib mengurus SIKPI ketika mengangkut ikan karena bersifat wajib," katanya.

Andi Amuntoda menjelaskan, kapal nelayan yang berukuran 10-30 GT wajib mengurus SIKPI melalui DKP provinsi, sedang di atas 30 GT harus mengantongi SIKPI dari pusat.

Hanya kapal berkapasitas 1-10 GT yang tidak diwajibkan karena diklasifikasikan sebagai nelayan kecil yang dilindungi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Nelayan Kecil.

Untuk itu, Antonius mengimbau agar nelayan di wilayah kerjanya yakni Lembata, Flores Timur, dan Sikka agar memperhatikan kelengkapan perizinan sehingga tidak tersangkut masalah hukum seperti dalam peristiwa tersebut.

"Kami berharap ini menjadi perhatian serius nelayan di daerah karena kehadiran cabang dinas di daerah tentunya untuk mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat," katanya.

"Jadi silakan nelayan mengurus perizinan melalui kami sehingga bisa direkomendasikan ke Dinas PTSP provinsi untuk mengeluarkan surat izinnya," katanya.

Baca juga: NTT dapat hibah dua kapal dukung Program Logistik Ikan Nasional

Baca juga: DKP NTT ajak semua pihak cegah penyelundupan bahan peledak ikan

Baca juga: DKP NTT temukan pari manta dijual kepada masyarakat

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar