"Urusan SIKPI penting agar nelayan tidak terjerat masalah hukum ketika mengangkut ikan untuk dipasarkan ke berbagai daerah," kata Kepala Cabang DKP NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur, Sikka, Antonius Andi Amuntoda, ketika dihubungi dari Kupang, Senin.
Dia mencontohkan seperti peristiwa penangkapan seorang nelayan berinisial I oleh Direktorat Polairud Polda NTT beberapa waktu lalu di sekitar perairan Teluk Kupang karena tidak memiliki SIKPI.
Nelayan tersebut diamankan ketika berlayar dari Larantuka, Flores Timur menuju Tenau, Kota Kupang dengan mengangkut sekitar 10 ton ikan berbagai jenis.
Andi Amuntoda menjelaskan, kapal nelayan yang berukuran 10-30 GT wajib mengurus SIKPI melalui DKP provinsi, sedang di atas 30 GT harus mengantongi SIKPI dari pusat.
Hanya kapal berkapasitas 1-10 GT yang tidak diwajibkan karena diklasifikasikan sebagai nelayan kecil yang dilindungi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Nelayan Kecil.
Untuk itu, Antonius mengimbau agar nelayan di wilayah kerjanya yakni Lembata, Flores Timur, dan Sikka agar memperhatikan kelengkapan perizinan sehingga tidak tersangkut masalah hukum seperti dalam peristiwa tersebut.
"Kami berharap ini menjadi perhatian serius nelayan di daerah karena kehadiran cabang dinas di daerah tentunya untuk mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat," katanya.
"Jadi silakan nelayan mengurus perizinan melalui kami sehingga bisa direkomendasikan ke Dinas PTSP provinsi untuk mengeluarkan surat izinnya," katanya.
Baca juga: NTT dapat hibah dua kapal dukung Program Logistik Ikan Nasional
Baca juga: DKP NTT ajak semua pihak cegah penyelundupan bahan peledak ikan
Baca juga: DKP NTT temukan pari manta dijual kepada masyarakat
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020
