"Direvisi," ujar Alkatiri pada kunjungan Komite I DPD-RI ke Sulawesi Utara dalam rangka inventarisasi materi persiapan pilkada serentak dan pengawasan undang-undang aparatur sipil negara di Manado, Selasa.
Memadatkan tahapan pemilu tersebut bisa berkaitan dengan tahapan kampanye hingga pengolahan data pemilih.
Mantan pimpinan DPRD Kota Manado itu optimistis ketika memadatkan tahapan pemilu akan menciptakan efisiensi baik waktu dan tenaga serta memperkecil kerawanan pesta demokrasi.
"Pasti akan terjadi efisiensi, kerawanan dan konflik semakin kecil, karena semakin panjang tahapannya akan semakin panjang pula diskusinya di warung kopi," ujarnya.
Dampak lainnya ketika tahapan pemilu panjang akan mempengaruhi elektabilitas di masyarakat termasuk sisi keamanannya.
Pemilihan kepala daerah di Sulut, sebut dia, menelan anggaran yang cukup besar yaitu sekitar Rp400 miliar.
"Saya kira harus ada pelaksanaan yang efisien dan efektif," ujarnya.
Dia berharap, pilkada di Sulut berjalan aman dan tertib, apalagi masyarakatnya toleran.
"Mudah-mudahan tahun 2020 ini kita akan melihat Sulut sangat cemerlang dan terdepan dalam pembanbunan di Indonesia," harapnya.
Baca juga: 200 ribu personel Polri siap amankan Pilkada 2020
Baca juga: Pemkab Nunukan bersama Bawaslu sosialisasikan netralitas ASN
Baca juga: ASN diingatkan jaga netralitas Pilkada serentak 2020
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
