"Untuk ke depan kami beri stiker, kalau tidak ada berarti bisa dikatakan ilegal," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dr Ibnu Sabil di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu.
Ia mengatakan bahwa kebijakan itu diterapkan agar warga mengetahui legalitas kotak amal yang ditaruh di tempat umum.
Yayasan, lembaga amal, atau tempat ibadah yang akan menaruh kotak amal di tempat umum, ia menjelaskan, harus menyampaikan pemberitahuan dan mengajukan permohonan izin ke Dinas Sosial.
"Harus memberitahukan dengan jelas berapa kota amal yang mau disebar, titiknya di mana saja, sesuai jumlah itu kita beri stiker," kata Ibnu Sabil.
Ia menjelaskan bahwa masa penggalangan dana akan dicantumkan pada stiker kotak amal berizin dan setelah kegiatan penggalangan dana berakhir lembaga yang bersangkutan mesti menyampaikan laporan penggunaan bantuan dana sebelum mengajukan perpanjangan izin.
"Laporan penggunaan dana itu juga harus jelas, jangan sampai ada kecurigaan tidak sesuai peruntukan, ini akan diteliti betul," katanya.
"Semua kan sekarang harus jelas, jangan sampai kita curiga mencurigai, jika memang ada yang bermain tidak baik, pasti ada tindakan hukumnya," demikian Ibnu Sabil.
Baca juga:
Polisi menangkap kakak beradik pencuri kotak amal masjid di Garut
Polisi ringkus pencuri kotak amal di Wihara Tanah Abang
Pewarta: Sukarli
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2020
