Kementerian ESDM bangun 90 titik PLTS di Bali untuk 2020

Kementerian ESDM bangun 90 titik PLTS di Bali untuk 2020

Anggota DPD RI Made Mangku Pastika (kanan) saat berbincang-bincang dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kiri) didampingi sejumlah Dirjen di Kementerian ESDM usai menggelar rapat dengan jajaran DPD RI. ANTARA/Dok DPD RI/2020/pri.

Bali bisa memperoleh 90 titik berkat perjuangan kita bersama
Denpasar (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk 2020 akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rooftop (PLTS Atap) sebanyak 90 titik yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Bali.

"Bali akan mendapatkan 90 titik untuk PLTS Atap ini, sedangkan untuk posisi titiknya yang akan dibangun PLTS tersebut, saya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Gubernur Bali Wayan Koster," kata anggota DPD RI Dapil Bali Made Mangku Pastika, di Denpasar, Kamis.

Menurut Pastika, kepastian Bali mendapatkan 90 unit PLTS Atap tersebut telah disampaikan langsung Menteri ESDM Arifin Tasrif saat menggelar rapat membahas strategi dan rencana kerja dengan jajaran Komite II DPD RI di Jakarta pada 3 Februari 2020.

Bali, lanjut Pastika, tergolong mendapatkan titik pembangunan PLTS Atap yang lumayan banyak, dari total 800 titik yang ditargetkan Kementerian ESDM untuk dibangun di sejumlah provinsi di Tanah Air pada 2020.

"Tidak semua provinsi mendapatkan bagian. Bali bisa memperoleh 90 titik berkat perjuangan kita bersama. Ini kita harus negosiasi, supaya paling tidak nanti kita dapat yang berkapasitas Medium," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu.

Dari 800 titik PLTS yang akan dibangun untuk 2020, diantaranya Provinsi Sumatera Utara mendapatkan 15 unit, Sumsel (15), Babel (30), Lampung (20), Kalteng (20), Kaltara (70), Jateng (94), Jatim (100), NTT (100), Sulut (80), Sulbar (15), Sulsel (15), Maluku Utara (40), Maluku (20), Papua Barat (30) dan Papua (46 unit).

Kapasitas PLTS yang akan dibangun dan didanai melalui APBN tersebut bervariasi yakni untuk kapasitas kecil (kapasitas 5kWp ke bawah), kapasitas menengah (lebih besar 5-25 kWp), besar (lebih besar dari 25-50 kWp) dan ekstra besar (lebih besar dari 50 kWp).

Pastika mengemukakan, PLTS Atap tersebut nantinya akan dipasang pada gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas sosial seperti rumah ibadah, bangunan keagamaan, panti asuhan, puskesmas, gedung heritage, museum, rusunawa, fasilitas TNI/Polri terutama di perbatasan dan daerah 3T.

"Dengan ini, Bali secara perlahan tetapi pasti, tentunya akan menuju Bali Green Energy. Ini saya kira sejalan dengan visi Gubernur Bali saat ini yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Di samping dapat mengurangi polusi udara, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada," ucap senator yang juga anggota Komite II DPD RI itu.

Oleh karena itu, dia sangat mengharapkan kerja sama dari jajaran Pemprov Bali untuk mengimplementasikan 90 titik yang sudah disetujui Kementerian ESDM itu. "Kita harus kawal karena provinsi-provinsi yang lain juga mau. Tentu saya tetap ikut mendorong," ujarnya.

Pastika menambahkan, perhatian pemerintah pusat kepada Bali terkait PLTS Atap tersebut sesungguhnya sejalan dengan yang pernah dideklarasikan saat dirinya masih menjabat Gubernur Bali untuk mewujudkan Bali sebagai "Green Province".

"Percontohannya bahkan sudah dibangun di lapangan tenis Pemprov Bali. Saat itu, Kementerian ESDM juga berencana membuat pusat studi mengenai energi baru dan terbarukan Indonesia itu tempatnya di Bali. Bahkan sudah sempat meninjau lahan 100 hektare di Kabupaten Jembrana serta hasil studinya sudah layak. Tetapi karena ada pergantian kabinet, akhirnya rencana terbengkalai," katanya.

Pastika pun dalam rapat antara Menteri ESDM dengan jajaran Komite II DPD RI sempat menyinggung mengenai sejumlah proyek energi baru dan terbarukan untuk Bali lainnya yang selama ini belum terealisasi.

"Saat pertemuan, saya singgung kembali dengan Menteri ESDM dan Beliau sangat antusias untuk melanjutkan karena memang salah satu strategi bidang energi di Kabinet Indonesia Maju dengan mewujudkan energi baru terbarukan tersebut," ujar mantan Kepala Tim Investigasi Bom Bali 2002 itu.

Baca juga: Bali didorong Bappenas jadi contoh pembangkit listrik tenaga sampah
Baca juga: PLN Bali sebut 1.364 warga belum punya listrik sendiri

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Jakarta perlu blue-print untuk kurangi bahan bakar fosil

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar