Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umun Kemendagri Bahtiar meminta agar partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2020 hendaknya jangan hanya mementingkan kuantitas saja tapi juga mengutamakan kualitas.

"Partisipasi bukan hanya jumlah angka 70, 80, atau 90 persen, datang berbondong-bondong ke TPS, itu namanya partisipasi mobilisasi namanya," kata Bahtiar di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Pilkada, Kemendagri: Calon jangan menggosok-gosok isu SARA

Partisipasi yang seharusnya kata dia yaitu partisipasi dari pemilih yang mempercayakan suara mereka kepada calon kepala daerah setelah mereka menganalisa dan menilai dari seluruh pasangan calon yang maju kontestasi pesta demokrasi.

"Partisipasi yang baik adalah orang datang ke TPS memilih dengan cara yang cerdas. Dia memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional bukan karena ada serangga fajar atau fajar yang diserang," kata Bahtiar.

Persoalan kualitas partisipasi tersebut mesti menjadi perhatian bersama, dari penyelenggara, peserta pilkada, parpol maupun pemerintah daerah.

Penyelenggara harus memastikan sosialisasi calon dan informasi pemilu benar-benar dipahami masyarakat, partai politik menjadi organisasi politik yang menyaring calon kepala daerah sehingga dihasilkan para pesaing yang memiliki kapasitas dan kualitas.

Baca juga: Komite I DPD berharap tahapan pemilu dipersingkat

Sedangkan calon kepala daerah harus memastikan agar berkampanye yang baik, tidak melakukan pencitraan diri yang memanfaatkan politik identitas bahkan politik uang.

"Soal money politic (politik uang) itu masih menjadi persoalan terus berulang, bahkan ada survei menyatakan masyarakat semakin permisif, dalam artian calon atau tim sukses memberikan sejumlah uang atau fasilitas kepada masyarakat dianggap sesuatu yang wajar, ini gila, masalah besar itu," ucapnya.

Untuk politik identitas, Bahtiar meminta agar para calon kepala daerah pada Pilkada 2020 tidak menjadikan SARA sebagai jualan kampanye mereka.

"Calon jangan membuat fanatisme secara berlebihan misalnya menggosok-gosok SARA, sehingga menimbulkan fanatisme berlebihan dalam kontestasi," ujarnya.

Baca juga: Pengamanan tahun 2020 difokuskan pada Pilkada serentak dan PON

Baca juga: Sengketa Pilkada Serentak 2020 jadi prioritas MK

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020