Pemerintah gandeng mantan kombatan untuk diplomasi sawit

Pemerintah gandeng mantan kombatan untuk diplomasi sawit

Ilustrasi - Seorang pekerja mengawasi proses pemuatan minyak sawit mentah (CPO) ke dalam kapal untuk diekspor ke luar negeri di Pelabuhan Pelindo I Dumai di kota Dumai, Dumai, Riau, Sabtu (22/9). ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/foc/18.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menjalankan beberapa langkah diplomasi sawit salah satunya "crops for peace" untuk mengangkat komoditas tersebut dengan menggandeng mantan kombatan dari Kolombia hingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari Aceh.

"Diplomasi lainnya, kita ingin sawit dicantelkan dengan perdamaian, makanya kerja sama dengan Kolombia. Yang kita undang itu para mantan kombatan, jadi kita kerja sama dengan mantan GAM dan mantan pemberontak dari Kolombia, di Filipina bagian selatan, dengan Timor Leste," kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Siswo Pramono dalam diskusi yang dilakukan Yayasan Madani Berkelanjutan di Jakarta, Selasa.

Negara-negara yang sebelumnya memiliki problem mengajak mantan kombatannya kembali ke masyarakat dan bertanam sesuatu yang lebih sustainable melalui tata kelola yang baik dan memperoleh pendapatan yang lebih baik, kata dia.

"Nah di Kolombia dipadukan penanaman sawit menggantikan opium. Kemudian di Filipina Selatan untuk masalah Abu Sayyaf, kan karena problemnya kemiskinan," ujar dia.


Baca juga: Kuatkan diplomasi sawit, Indonesia tonjolkan pencapaian SDGs
Baca juga: Diplomasi sawit sulit, diplomat sebut perlu perbaikan dalam negeri


Pertemuan yang awalnya bertema "palm oil for peace" yang kemudian dikembangkan menjadi "crops for peace" tersebut sudah berjalan sebanyak dua kali di Indonesia dengan bantuan dari UNDP. Pertemuan selanjutnya rencananya akan dilakukan di Kartagena, Kolombia.

"Itu sudah berjalan dua kali dan itu judulnya "crops for peace". Kenapa? Karena Indonesia masuk Dewan Keamanan PBB dan Kolombia sebagai ketua perdamaian. Ini sudah berjalan dengan bantuan UNDP," katanya.

Program ini dikembangkan juga dengan komoditas lainnya, yang artinya dapat dibayangkan ada semacam pengaturan kalau tanaman dikembangkan untuk perdamaian sehingga akan dibawa ke PBB. Mereka tidak lagi menanam opium tetapi sawit, sehingga harus ada penanganan khusus tidak boleh ada "barrier".

Dengan program ini, menurut dia, sawit tidak lagi dijadikan kampanye hitam. Tetapi lebih dari itu bisa menyumbang sesuatu yang lebih.

Terakhir, Kementerian Luar Negeri melaksanakan the International Workshop on Crops for Peace, dengan menggelar workshop di Jakarta pada 5–6 November 2019 dan kunjungan lapangan di Riau pada 7–9 November 2019. Kegiatan tersebut diikuti 12 negara termasuk Indonesia, Kolombia, Afghanistan, Etiopia, Ghana, Myanmar, Nigeria, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Filipina, dan Timor Leste.


Baca juga: Indonesia kedepankan diplomasi perdagangan untuk sektor sawit
Baca juga: Ini cara diplomasi Indonesia perjuangkan minyak sawit di Eropa

 

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Investasi berkelanjutan sasar peningkatan kemampuan petani kecil

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar