BKN pertimbangkan blokir NIK peserta CPNS coba-coba

BKN pertimbangkan blokir NIK peserta CPNS coba-coba

Kepala BKN Bima Haria Wibisana (tengah) menjelaskan perkembangan seleksi CPNS, di Jakarta, Kamis (20/2/2020). ANTARA/Boyke Ledy Watra/pri.

Misalnya, karena banyaknya peserta yang mendaftar jaringan jadi lelet, padahal kalau mereka tidak iseng mungkin jaringannya jadi cepat, teman-teman yang benar-benar berniat mendaftar jadi terhambat
Jakarta (ANTARA) - Badan Kepegawaian Negara mempertimbangkan untuk memblokir nomor induk kependudukan bagi peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dianggap hanya ikut untuk coba-coba saja.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana, di Jakarta, Kamis, mengatakan pertimbangan pemblokiran NIK tersebut sebagai sanksi karena mereka tidak serius berniat ikut seleksi CPNS.

"Mungkin ke depan kami akan memberikan sanksi, ini daftar CPNS ini bukan untuk coba-coba, kalau mereka tidak hadir tes karena terlambat (alasan masuk akal) mungkin oke, tapi kalau tidak masuk akal kami mungkin akan memblokir NIK-nya untuk tidak bisa mendaftar CPNS tahun berikutnya," kata dia.

Baca juga: BKN: 329 instansi rampungkan SKD CPNS 2019

BKN mempertimbangkan sanksi tersebut atau dengan sanksi bentuk lainnya, karena tingginya angka peserta yang tidak ikut tes CPNS, padahal mereka sudah lulus di seleksi administrasi.

Menurut dia, sampai 20 Februari 2020 ini hampir 13 persen peserta yang tidak mengikuti tes seleksi kompetensi dasar CPNS, atau mencapai 287.965 peserta.

Kemudian, BKN berharap peserta tidak menggunakan proses CPNS ini untuk ajang coba-coba, karena akan merugikan peserta lain yang betul-betul berkeinginan untuk masuk akan menjadi terhambat.

"Misalnya, karena banyaknya peserta yang mendaftar jaringan jadi lelet, padahal kalau mereka tidak iseng mungkin jaringannya jadi cepat, teman-teman yang benar-benar berniat mendaftar jadi terhambat," ucap Bima.

Baca juga: 261 peserta dinyatakan gugur tes CPNS 2019 di hari ketiga

Selain itu, banyaknya peserta iseng kata dia, tentunya juga akan membuat biaya penyelenggaraan jadi membengkak, karena bertambahnya peserta tentu panitia juga harus menyediakan infrastruktur yang lebih banyak.

"Katakanlah jumlah hampir 13 persen ini kosong ruangan bisa digunakan oleh peserta lain, itu hari yang harus disediakan untuk ujian bisa berkurang drastis, misalnya, 30 hari, dari 13 persen ini bisa kurang 4 hari penyelenggaraan," tuturnya.

Dengan berkurangnya hari penyelenggaraan, biaya yang harus dikeluarkan juga akan lebih minim, karena bisa mengurangi biaya sewa gedung dan server untuk ujian. "Gedung dan server itu, biaya sewanya harian," ujarnya.

Baca juga: Kemenperin gelar seleksi kompetensi dasar CPNS di 15 wilayah

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Penipuan modus seleksi CPNS rugikan Rp4,3miliar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar