Anggota DPR dukung kebijakan advokasi pemerintah terkait sawit

Anggota DPR dukung kebijakan advokasi pemerintah terkait sawit

Ilustrasi - Perkebunan sawit. (en.wikipedia.org)

Selama ini kampanye hitam yang dilakukan negara-negara maju sangat berlebihan
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin mendukung kebijakan advokasi pemerintah Indonesia yang menggugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait dengan aturan diskriminatif Uni Eropa.

Hamid Noor Yasin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin, menyatakan rasa apresiasinya dan mendukung sepenuhnya langkah advokasi pemerintah RI tersebut.

"Selama ini kampanye hitam yang dilakukan negara-negara maju sangat berlebihan," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Padahal, lanjutnya, faktanya Indonesia adalah negara penyuplai oksigen dan penyerap CO2 hingga menjadi paru-paru dunia.

Ia mengingatkan pula bahwa pada tahun 2018, ekspor sawit mencapai 17,89 miliar dolar AS dan berkontribusi hingga 3,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, masih menurut dia, hingga sekitar 10 juta orang bisa keluar dari garis kemiskinan sejak tahun 2000 dengan produksi sawit sehingga diharapkan Indonesia bisa memenangkan negosiasi sawit ini.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta persoalan petani sawit terkait legalitas lahan, peningkatan produktivitas, tata niaga TBS, dan pengembangan Industri hilir milik petani secepatnya untuk diselesaikan.

Hal itu diungkapkan Wapres saat bertemu jajaran pengurus DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan perwakilan 9 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di Istana Wapres, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung di Jakarta, Jumat (14/2) menyatakan, menurut Wapres perkebunan kelapa sawit rakyat berkontribusi besar bagi perekonomian nasional, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan para petani serta masyarakat di sekitarnya.

Sementara itu di hadapan Wapres yang didampingi Mentan Syahrul Yasin Limpo, Gulat menyatakan penyebaran perkebunan sawit di Indonesia. Hampir seluruh provinsi di indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit , tercatat 22 Provinsi memilikinya.

Luasan kebun sawit rakyat mencapai 6 juta ha, dari total luas perkebunan sawit Indonesia lebih dari 14 juta ha.

"Lebih dari 20 juta keluarga petani bergantung hidupnya langsung ke sektor ini, dari semua lapisan masyarakat bahkan dari kalangan pesantren, dimana tumbuh dan berkembang di tengah kebun sawit," ujarnya.

Sejak 1980, pengembangan kelapa sawit di Indonesia ditujukan untuk membuka dan membangun pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pedesaan, daerah terbelakang, pelosok.

Pengembangan kelapa sawit, lanjutnya, sangat berperan dalam pembangunan pedesaan dalam mengurangi angka kemiskinan. Dalam pertemuan tersebut Wapres meminta kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) petani sawit dapat ditingkatkan.

Baca juga: Belanda tak dukung pelarangan atas minyak sawit Indonesia
Baca juga: Bersengketa di WTO, RI sebut kerja sama penelitian sawit tetap jalan


Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Presiden minta lahan tak hanya ditanami sawit & karet

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar