Padang Aro, Sumbar (ANTARA News) - Pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Syafruddin Prawiranegara akan diusulkan menjadi Pahlawan Nasional, karena ia dinilai pantas mendapatkannya atas jasanya memperatahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari penjajahan Belanda. Hal itu disampaikan pelaku sejarah PDRI, Ismael Hassan, pada Seminar Nasional Tentang Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) berlangsung (10-11/2) di Aula Kantor Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), Padang Aro, Selasa. Usulan Ismael Hassan mendapatkan reaksi positif dari para peserta seminar dari berbagai kalangan, di antaranya intansi pemerintahan, Ormas, Parpol dan Akademisi dari sejumlah Perguruan Tinggi (PT) di provinsi itu. "Kita sudah pernah menyampaikan hal ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Masjid Baiturrahim, Kompleks  Istana pada 26 Januari 2007. Namun hingga kini belum kunjung terealisasi,"katanya. Jadi, pengusulan ini akan terus dilanjutkan dan hendaknya seminar tetang PDRI ini menghasilkan rumusan untuk melengkapi berbagai pesyaratan yang akan disampaikan pada Menteri Sosial RI. Sebab, kata Ismael, tokoh lainnya seperti M. Natsir sudah dikukuhkan menjadi Pahlawan Nasional dan sudah diharapkan pada 10 November 2007 kalau-kalau termasuk di dalamnya pimpinan PDRI Syafruddin Prawiranegara, namun belum terwuwjud juga. Hingga kini Syfaruddin Prawiranegara belum diakui menjadi Pahlawan Nasional dan tentu diharapkan dorongan pemerintah daerah dan para tokoh Sumbar di tingkat nasional. "Kita akan minta Mensos agar memasukan pimpinan PDRI itu, menjadi Pahlawan Nasional agar tidak menjadi pertanyaan sepanjang masa," katanya. Selain itu, Kabupaten Solok Selatan perlu membangun desa monumental tempat tinggal para pejuang PDRI, karena hingga kini masih ada. Selanjutnya, kata Ismael, Pemkab Solok Selatan juga perlu membuat dan menginventarisasi bangunan sejarah di Bidar Alam, supaya peninggalan-peninggalan itu tidak lapuk ditelan zaman. Dengan terpeliharannya bukti sejarah itu, maka generasi mendatang bisa melihat bahwa di nagari kecil yang berada di Solok Selatan ini pernah menjadi pusat PDRI. Bangunan sejarah yang masih utuh adalah rumah Syafrudin Prawiranegara yang juga digunakan untuk markas di Bidar Alam dan saat ini sedang dilakukan pemugaran melalui bantuan dari Mentri Sosial, Bachtiar Chamsyah. Selain itu, Surau Bulian yang dijadikan tempat operasi radio PHB/AURI yang dibawa dari Bukittinggi. Melalui radio itu, kata Ismael, Syafrudin Prawiranegara berhubungan dengan PDRI di Koto Tinggi, anggota PDRI di Jawa, dan di Nanggroe Aceh Darussalam yang menyampaikan radiogram-radiogram PDRI di luar negeri. Sejahrawan, Prof. Dr. Anhar Gonggong, ketika diminta tanggapannya soal pengusulan itu, menyatakan pengangkat menjadi Pahlawan Nasional merupakan keputusan pemerintah yang tentunya melalui prosedur. Jika, persyaratan-persyaratannya layak atau tidaknya seseorang diangkat menjadi Pahlawan Nasional, jelas melalui kajian dan penilai oleh tim yang ditunjuk pemerintah. "Bagi pemerintah daerah perlu membersiapkan persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan, tapi keputusannya pada pemerintah pusat," kata Dosen UI itu usai jadi pembicara dalam acara seminar itu. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2009