Jakarta (ANTARA News) - Deputi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara/BUMN Bidang Jasa Lainnya, Muchayat, mengharapkan agar direksi Perum LKBN ANTARA segera membuat neraca pembukuan awal sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan aset dan kinerja perusahaan. "Jika neraca awal belum dikeluarkan, sulit bagi pemerintah untuk mengukur kesuksesan kinerja perusahaan, termasuk untuk memberikan bantuan pendanaan," kata Muchayat yang mewakili Menteri BUMN Sofyan Djalil di Jakarta, Selasa, saat melantik direktur keuangan ANTARA dan komisaris Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW). Rachmat Mulyana diangkat sebagai direktur keuangan Perum LKBN ANTARA, mengantikan Saiful Hadi yang semula merangkap sebagai direktur redaksi. Menurut dia, pemerintah sebagai pemegang saham BUMN akan dapat mengontrol dan membantu keuangan suatu BUMN bila neraca awal peusahaan tersebut sudah dibuat. "Arus modal, likuiditas keuangan dan pertumbuhan aset perusahaan dapat dilihat dari neraca awal. Jika belum dibuat, para direksi harus mengusahakannya sesegera mungkin agar memudahkan para pengawas untuk menilainya," katanya. Pelantikan Direktur Keuangan Perum LKB ANTARA, Rachmat Mulyana yang menggantikan pejabat lama Saiful Hadi tersebut juga dihadiri Direktur Utama, Dr. A. Mukhlis Yusuf, Direktur Pemberitaan Saiful Hadi, Direktur SDM Dr. Rajab Ritonga, Direktur Pemasaran Rully C Iswahyudi dan Komisaris Utama Dr. Henry Subiakto. Dalam mengelola perusahaan, kata Muchayat, direksi wajib memperhatikan kaidah dan norma-norma perusahaan. Maksudnya, sambung Muchayat, direksi harus menjalankan tata kelola perusahaan secara baik dan jujur, dan menjalankan prosedur baku seperti yang termaktub dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan. "Pengelolaan BUMN selama ini terkesan kaku dan birokratis. Oleh karena itu, jika ada aturan yang akan diubah untuk mendukung gerak perusahaan lebih lincah, silahkan saja asal tidak bertentangan dengan Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU lainnya yang terkait di dalamnya," kata Muchayat. Lakukan Komunikasi Muchayat juga berharap agar direksi dapat bekerjasama secara baik dengan para serikat pekerja perusahaan BUMN. Saat ini, katanya, sudah ada sekitar 81 Serikat Pekerja BUMN dan ada tiga federasi pekerja BUMN. "Jika para direksi tidak dapat berkomunikasi secara baik, bisa saja terjadi beda persepsi dengan pekerja. Jika demikian, para SP dapat bertindak secara berlebihan," katanya. Menjawab pertanyaan, Direktur Umum Perum LKBN ANTARA, Dr. A. Mukhlis Yusuf mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyusun neraca awal dengan menggandeng perusahaan BUMN, PT Surveyor Indonesia. BPKP akan melanjutkan pembuatan neraca likuidasi yang ditargetkan rampung akhir Februari 2009. Kebijakan tersebut sudah ditetapkan oleh direksi Perum ANTARA, kemudian akan dilanjutkan dengan penetapan modal awal oleh pemegang saham (departemen keuangan dan Meneg BUMN) atas usulan Perum ANTARA untuk kemudian ditetapkan sebagai neraca awal. Pada bagian lain, Muchayat juga berpesan kepada Komisaris Utama dan anggota Komisaris Kawasan Industri Wijaya Kusuma yang baru, Ir. Ihwan Sudrajat dan Chairriah untuk bekerja secara optimal dengan meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota dan DPRD. Dalam pengelolaan kawasan, kata Muchayat, tidak ada kepemilikan saham 'single majority'. Saham itu biasanya dimiliki oleh Meneg BUMN, Pemerintah daerah Pemerintah Kota/Kabupaten. "Oleh karena itu, saya berpesan agar kalian sebagai pengelola perusahaan dapat bekerja sama dengan instansi lain, khususnya dengan DPRD. Biasanya, DPRD akan memberikan fasilitas dan kemudahan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan," katanya. Ia juga mengisyaratkan, agar pembangunan kawasan industri dan pergudangan memperhatikan kelestarian lingkungan, seperti yang dilakukan di negara tetangga, Singapura dan Malaysia. "Investor akan tertarik masuk kawasan industri, menanam investasinya di lingkungan yang aman dan nyaman, " katanya menambahkan.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009