"Tidak ada kewajiban maskapai penerbangan (Garuda Indonesia) untuk memberikan kompensasi," kata Menneg BUMN Sofyan Djalil, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu malam.
Sofyan menjelaskan, secara hukum tidak ada dasarnya memberikan kompensasi dari ongkos naik haji (ONH), terutama dalam bentuk uang karena sesuai kontrak tidak ada kewajiban.
"Tahun 2007 Garuda rugi dalam jumlah besar, tetapi tahun ini mendapat keuntungan. Kalau sebelumnya rugi karena harga avtur melambung, tetapi kalau harganya turun Garuda mendapat additional income (pendapatan tambahan-red). Ini yang namanya kontrak...," ujarnya.
Dengan demikian, Sofyan berpendapat, bahwa untung sekarang untuk menutupi kerugian sebelumnya atau bahkan di masa datang.
Masalahnya diutarakan Sofyan, maskapai pengangkutan jemaah haji Indonesia tidak hanya Garuda, sehingga wacana pengembalian dalam bentuk uang itu sulit direalisasikan.
"Kalaupun nantinya Garuda mau memberikan sejenis tanda mata, atau oleh-oleh dari tanah suci sebagai ucapan terimakasih itu tidak apa-apa," katanya.
Untuk mengantisipasi permasalahan seperti ini timbul dikemudian hari, ujar Sofyan, pemerintah akan memisahkan tarif yang didasarkan pada harga minyak, dengan komponen pelayanan lainnya jemaah haji.
Menurut catatan, besaran ongkos haji pada tahun 2008 bervariasi sesuai embarkasi berkisar Rp30,8 juta hingga Rp33,2 juta.
Besaran ONH itu merupakan penggabungan komponen berupa biaya penerbangan sebesar 54 persen, biaya operasional di Arab Saudi 44,4 persen, dan biaya operasional dalam negeri 1,6 persen.
Penetapan ongkos haji pada 2008 didasarkan pada harga minyak dunia pada kisaran 143 dolar AS per barel, saat ini harga minyak berada pada level 34 dolar AS per barel.
Pada musim haji tahun 2008 total jemaah yang berangkat ke tanah suci 193.465 orang, sebanyak 107.465 orang di antaranya diangkut Garuda, selebihnya 86.000 orang menumpang Saudi Arabian Airlines.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
