Jakarta (ANTARA News) - Ratusan calon anggota legislatif (Caleg) PDI Perjuangan untuk DPR RI, DPRD DKI Jakarta dan DPRD Jabar untuk pemilu 2009, menandatangi naskah kontrak politik untuk perubahan yang berisikan bersedia tidak dicalonkan sebagai caleg pada pemilu 2014, jika mereka terpilih anggota dewan (2009-2014)tidak mampu memperjuangkan tiga agenda. Penandatanganan naskah itu disaksikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDIP Pramono Anung di kediaman Megawati Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas mendapat urutan I pada penandatangan naskah kontrak politik, disusul Sekjen PDIP Pramono Anung, Ketua DPD PDIP DKI Adang Ruchiatna, dan tampak caleg dari kalangan artis ikut menanandatangani, yakni Rieke Dyah Pitaloka (Oneng) dan Miing Dedy Gumelar. Tiga agenda yang harus diperjuangkan para caleg PDIP, yakni isu memperjuangkan sembako murah yang diukur dari kenaikan harga sembako yang harus diupayakan tidak melampaui kenaikan daya beli masyarakat. Isu menciptakan jutaan tenaga kerja yang diukur dari total lapangan kerja yang mampu diciptakan selama 5 tahun pemerintahan nanti (2009-2014). Para ahli PDIP sedang menyusun aneka kebijakan agar target tersebut terpenuhi. Selanjutnya isu meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kebutuhan pangan, sandang, papan yang diukur dari prosentase pertumbuhan ekonomi dan Gini Ratio. Data resmi pemerintah menunjukkan Gini Ratio semakin tinggi, dari 0,32 (2004) menjadi 0,36 (2007) dan diprediksi lebih tinggi lagi saat ini. Selama 2009-2014, Gini Ratio ditargetkan lebih rendah daripada kondisi tahun 2008. Megawati mengatakan, kontrak politik itu dengan sendirinya hanya berlaku jika PDIP mengontrol pemerintahan eksekutif dan legislatif. "PDIP hanya dapat mengontrol kebijakan publik jika presiden RI (2009-2014) berasal dari PDIP, dan 30 persen kursi di DPR RI (2009-2014) dikuasai oleh PDIP," katanya. Megawati juga menyatakan gembira menyaksikan respon positif dari seluruh kader PDIP yang dengan sukarela mengantri untuk menandatangani kontrak politik itu. "Semoga kontrak politik ini menjadi tradisi baru yang sehat dan pelan pelan menjadi kultur baru pemerintahan yang bertanggung jawab, yang berani mengambil resiko jika janji kampanyenya gagal dipenuhi," katanya. Megawati juga mengharapkan, seluruh rakyat ikut terlibat dalam mengontrol dan mengawasi kontrak politik PDIP. "Karena ini kami lakukan untuk membuktikan dan mewujudkan keseriusan PDIP dalam memperjuangkan sejumlah agenda besar bangsa, khususnya yang terkait dengan makin mahalnya harga sembako, tingginya angka pengangguran dan meluasnya angka kemiskinan," katanya. (*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009