KTT bisnis dan investasi itu mengawali KTT ASEAN yang akan berlangsung dari 28 Februari sampai 2 Maret dan dihadiri oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dari sepuluh negara anggota ASEAN termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Topik bahasan dalam KTT Bisnis dan Investasi kali ini antara lain mengenai Komunitas ASEAN, Berbisnis Cara ASEAN, Tantangan Globalisasi Ekonomi dan Respons ASEAN Terhadap Krisis Finansial Global.
Dalam sesi mengenai Masa Depan ASEAN akan hadir PM Thailand Abhisit Vejjajiva, sementara Menteri Perdagangan RI, Mari Pangestu akan berbicara dalam forum menter-menteri ASEAN bersama Wakil PM Thailand Korbsak Sabhavasu dan Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam Dr. Vu Huy Hoang.
Sebelum KTT Bisnis dan Investasi ASEAN, telah dilangsungkan pula pertemuan tingkat menteri keuangan ASEAN dan mitra dialog (Jepang, KOrsel dan China) atau disebut ASEAN + 3 di Phuket akhir pekan lalu yang menghasilkan program kerjasama ekonomi khususnya menghadapi krisis keuangan global saat ini.
Para menkeu ASEAN + 3 dalam pertemuan itu berhasil menyepakati perluasan penggalangan dana siaga dari 80 milyar dolar AS sebelumnya menjadi 120 milyar dolar AS. Jepang, Korsel dan China menyumbangkan 80 persen dari dana tersebut, sementara negara-negara ASEAN akan memberikan 20 persen sisanya.
Dana yang dihimpun tersebut nantinya dapat digunakan untuk membantu negara-negara anggota ASEAN yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek saat mengalami tekanan terhadap nilai mata uang mereka.
Jepang dalam pertemuan para menteri keuangan ASEAN + 3 tersebut juga sepakat menyediakan bantuan dana senilai 1,5 milyar dolar AS berupa jaminan oleh Bank Kerjasama Internasional Jepang (JBIC) atas obligasi asing dalam denominasi mata uang Yen yang dikeluarkan pemerintah Indonesia di pasar keuangan Jepang.
Situasi kota Bangkok yang berpenduduk 12 juta jiwa menjelang KTT ASEAN diramaikan oleh aksi demo berbalasan oleh kelompok yang mendukung atau menentang tuntutan terhadap para tokoh Partai Aliansi Demokrasi (PAD) yang terlibat aksi pendudukan Graha Negara (government house) dan aksi blokade terhadap Bandara Don Muang dan Suvarnabhumi beberapa waktu lalu.
Front Persatuan Demokrasi anti Kediktatoran (UDD), Selasa, juga mengerahkan sekitar 15.000 anggotanya dalam aksi damai untuk menekan pemerintah agar mengadili para pentolan PAD sehingga membuat kemacetan lalu-lintas di kota Bangkok yang berpenduduk sekitar 12 juta bertambah parah.
Dilaporkan, polisi mengerahkan sekitar 1.000 anggotanya ditambah 750 tentara untuk mengamankan jalannya aksi damai yang berlangsung di sekitar kawasan rumah negara tersebut.
Para pengunjukarasa bertekad, mereka akan tetap berkemah di kawasan pusat kantor-kantor kementerian Thailand tersebut sampai pemerintah memenuhi tuntutan mereka. (*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
