Hua Hin (ANTARA New) - Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda
memahami keberatan Pemerintah Kamboja dan Myanmar mengenai prosedur
pemilihan perwakilan Masyarakat Madani dalam pertemuan antara Kepala
Negara/Pemerintahan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan
perwakilan dari Masyarakat Madani pada Pertemuan Puncak ke-14 ASEAN di Hua
Hin, sebuah kota peristirahatan yang terletak 200 km selatan Bangkok,
Thailand.
"Memang pihak Kamboja terutama mengajukan keberatan tentang prosedur
pemilihan orang-orang yang mewakili Masyarakat Madani dari suatu negara.
Masuk akal juga sebenarnya," kata Menlu Hassan seusai mendampingi Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono menerima PM Singapura Lee Hsien-Loong di Hotel
Grand Hyatt Hua Hin, Sabtu.
Menurut Menlu, Pemerintah Kamboja mengeluh karena negara yang
bersangkutan tidak dilibatkan dalam penentuan perwakilan dari kelompok
Masyarakat Madani yang akan berdialog dengan Kepala Negara/Pemerintahan
ASEAN.
"Karena ini juga pertama kalinya wakil-wakil dari Kelompok Masyarakat
Madani melakukan pertemuan dengan Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN jadi
mungkin penentuan dilakukan sendiri oleh negara tuan rumah dan Sekretariat
Jenderal ASEAN. Negara dimana para anggota Masyarakat Madani itu berasal
tidak dilibatkan," katanya.
Menlu mengatakan bahwa sekalipun daftar perwakilan Kelompok Masyarakat
Madani itu telah diserahkan sejak beberapa waktu lalu namun bisa saja tidak
tersosialisasikan dengan baik.
"Bisa saja karena proses pada tingkat pimpinan juga tidak begitu
mengetahui siapa dari negara mereka yang ditunjuk, seperti kita juga terus
terang saya tahu belakangan kalau yang mewakili Indonesia dalam forum itu
adalah bapak Rafendi Djamin dan Ibu Yuyun Wahyuningrum. Tapi bagi kita
tidak jadi soal," ujarnya.
Lebih lanjut Hassan menilai bahwa penolakan Pemerintah Kamboja dan
Myanmar tidak akan memberikan preseden buruk bagi perjalanan ASEAN
mengingat pertemuan antara Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dengan
perwakilan Kelompok Masyarakat Madani adalah baru pertama kali dilakukan.
"Ini kan pengalaman pertama jadi saya kira bahwa dibawah Piagam ASEAN
yang baru dibuka kesempatan dialog antara para pemimpin dengan para wakil
dari masyarakat baik itu rakyat, parlemen maupun pemuda, itu bagus. Suatu
proses yang maju dibandingkan proses selama 42 tahun sebelumnya dan ada
kesepakatan untuk melembagakan dalam artian tiap tahun akan diadakan
seperti itu," ujarnya.
Hassan menegaskan bahwa dari pengalaman pertemuan tahun ini maka yang
menjadi pekerjaan rumah adalah menentukan suatu prosedur pelaksanaan yang
lebih baik di masa mendatang.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Perdana Menteri Myanmar Thein Sein
sebelumnya mengemukakan ketidakpuasannya pada pemilihan perwakilan kelompok
masyarakat madani dari negara mereka. Mereka disebutkan menginginkan nama
lain untuk hadir dalam pertemuan itu.
Menurut harian Thailand "The Nation" Perdana Menteri Hun Sen menolak
untuk bertemu Pen Somony --direktur program bagi Sukarelawan Kamboja untuk
Masyarakat Madani. Harian itu menyebutkan bahwa Hun Sen ingin bertemu
dengan perwakilan lain dari Kamboja yang bukan merupakan bagian dari
jaringan Forum-Asia.
Sementara itu delegasi Myanmar juga menolak menerima sebuah daftar nama
yang mencantumkan nama Khin Ohmar --Ketua Jaringan bagi Demokrasi dan
Pembangunan (Myanmar)-- yang dikenal aktif mempromosikan hak-hak perempuan
di Myanmar.
Berdasarkan penolakan kedua negara itu sempat muncul opsi untuk
menggelar pertemuan dengan perwakilan Kelompok Madani dua kali yaitu
menggelar pertemuan antara Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dengan Kelompok
Masyarakat Madani tanpa perwakilan dari Kamboja dan Myanmar, dan baru
kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara Ketua bergilir ASEAN PM
Thailand Abhisit vejjajiva dengan seluruh perwakilan Kelompok Masyarakat
Madani.
Ada juga kabar yang menyebutkan pertemuan 30 menit itu dilakukan tanpa
perwakilan dari Myanmar, Kamboja, Vietnam dan Laos.
Selain dua nama diatas, perwakilan Masyarakat Madani yang akan hadir
dalam pertemuan tersebut antara lain Rafendi Djamin dan Yuyun Wahyuningrum
dari Indonesia, Wathshlah Naidu dari Malaysia, Maria Estrella Penunia dari
Filipina, Sinapan Samdorai dari Singapura, Thitinan Pongsudhirak dan
Suntree Sengking dari Thailand dan Phan Van Ngoc dari Vietnam.
Pertemuan pertama antara Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dengan
organisasi non pemerintah pertama kali dilakukan di Malaysia pada 2005,
kemudian digelar kembali sebagai pertemuan sela di KTT Cebu Filipina pada
2007 dan Singapura tahun lalu.
Namun pada KTT ke-14 ASEAN ini untuk pertama kalinya kedua belah pihak
saling bertemu muka dan berdialog langsung, sebelumnya para perwakilan dari
Kelompok Masyarakat Madani hanya menyampaikan deklarasinya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009