Hua Hin (ANTARA New) - Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda memahami keberatan Pemerintah Kamboja dan Myanmar mengenai prosedur pemilihan perwakilan Masyarakat Madani dalam pertemuan antara Kepala Negara/Pemerintahan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan perwakilan dari Masyarakat Madani pada Pertemuan Puncak ke-14 ASEAN di Hua Hin, sebuah kota peristirahatan yang terletak 200 km selatan Bangkok, Thailand. "Memang pihak Kamboja terutama mengajukan keberatan tentang prosedur pemilihan orang-orang yang mewakili Masyarakat Madani dari suatu negara. Masuk akal juga sebenarnya," kata Menlu Hassan seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima PM Singapura Lee Hsien-Loong di Hotel Grand Hyatt Hua Hin, Sabtu. Menurut Menlu, Pemerintah Kamboja mengeluh karena negara yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam penentuan perwakilan dari kelompok Masyarakat Madani yang akan berdialog dengan Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN. "Karena ini juga pertama kalinya wakil-wakil dari Kelompok Masyarakat Madani melakukan pertemuan dengan Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN jadi mungkin penentuan dilakukan sendiri oleh negara tuan rumah dan Sekretariat Jenderal ASEAN. Negara dimana para anggota Masyarakat Madani itu berasal tidak dilibatkan," katanya. Menlu mengatakan bahwa sekalipun daftar perwakilan Kelompok Masyarakat Madani itu telah diserahkan sejak beberapa waktu lalu namun bisa saja tidak tersosialisasikan dengan baik. "Bisa saja karena proses pada tingkat pimpinan juga tidak begitu mengetahui siapa dari negara mereka yang ditunjuk, seperti kita juga terus terang saya tahu belakangan kalau yang mewakili Indonesia dalam forum itu adalah bapak Rafendi Djamin dan Ibu Yuyun Wahyuningrum. Tapi bagi kita tidak jadi soal," ujarnya. Lebih lanjut Hassan menilai bahwa penolakan Pemerintah Kamboja dan Myanmar tidak akan memberikan preseden buruk bagi perjalanan ASEAN mengingat pertemuan antara Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dengan perwakilan Kelompok Masyarakat Madani adalah baru pertama kali dilakukan. "Ini kan pengalaman pertama jadi saya kira bahwa dibawah Piagam ASEAN yang baru dibuka kesempatan dialog antara para pemimpin dengan para wakil dari masyarakat baik itu rakyat, parlemen maupun pemuda, itu bagus. Suatu proses yang maju dibandingkan proses selama 42 tahun sebelumnya dan ada kesepakatan untuk melembagakan dalam artian tiap tahun akan diadakan seperti itu," ujarnya. Hassan menegaskan bahwa dari pengalaman pertemuan tahun ini maka yang menjadi pekerjaan rumah adalah menentukan suatu prosedur pelaksanaan yang lebih baik di masa mendatang. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Perdana Menteri Myanmar Thein Sein sebelumnya mengemukakan ketidakpuasannya pada pemilihan perwakilan kelompok masyarakat madani dari negara mereka. Mereka disebutkan menginginkan nama lain untuk hadir dalam pertemuan itu. Menurut harian Thailand "The Nation" Perdana Menteri Hun Sen menolak untuk bertemu Pen Somony --direktur program bagi Sukarelawan Kamboja untuk Masyarakat Madani. Harian itu menyebutkan bahwa Hun Sen ingin bertemu dengan perwakilan lain dari Kamboja yang bukan merupakan bagian dari jaringan Forum-Asia. Sementara itu delegasi Myanmar juga menolak menerima sebuah daftar nama yang mencantumkan nama Khin Ohmar --Ketua Jaringan bagi Demokrasi dan Pembangunan (Myanmar)-- yang dikenal aktif mempromosikan hak-hak perempuan di Myanmar. Berdasarkan penolakan kedua negara itu sempat muncul opsi untuk menggelar pertemuan dengan perwakilan Kelompok Madani dua kali yaitu menggelar pertemuan antara Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dengan Kelompok Masyarakat Madani tanpa perwakilan dari Kamboja dan Myanmar, dan baru kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara Ketua bergilir ASEAN PM Thailand Abhisit vejjajiva dengan seluruh perwakilan Kelompok Masyarakat Madani. Ada juga kabar yang menyebutkan pertemuan 30 menit itu dilakukan tanpa perwakilan dari Myanmar, Kamboja, Vietnam dan Laos. Selain dua nama diatas, perwakilan Masyarakat Madani yang akan hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Rafendi Djamin dan Yuyun Wahyuningrum dari Indonesia, Wathshlah Naidu dari Malaysia, Maria Estrella Penunia dari Filipina, Sinapan Samdorai dari Singapura, Thitinan Pongsudhirak dan Suntree Sengking dari Thailand dan Phan Van Ngoc dari Vietnam. Pertemuan pertama antara Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dengan organisasi non pemerintah pertama kali dilakukan di Malaysia pada 2005, kemudian digelar kembali sebagai pertemuan sela di KTT Cebu Filipina pada 2007 dan Singapura tahun lalu. Namun pada KTT ke-14 ASEAN ini untuk pertama kalinya kedua belah pihak saling bertemu muka dan berdialog langsung, sebelumnya para perwakilan dari Kelompok Masyarakat Madani hanya menyampaikan deklarasinya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009