Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution, mengatakan pihaknya yang mulai memeriksa penggunaan utang luar negeri mengandalkan catatan lembaga donor karena pemerintah dan otoritas Bank Indonesia dinilai belum memiliki catatan utang luar negeri. Hal ini, menurut dia, karena selama ini, tidak ada lembaga yang mengelola utang sebelum Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dibentuk. "Kita tahu Dirjend Pengelolaan Utang Depkeu kan juga baru dibentuk, Pak Rahmat (rahmat Waluyanto Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan), dia baru setahun atau apa, jadi itulah, selama ini tidak ada. di Bank Indonesia tidak punya catatan, di Bapepam tidak punya catatan, di Depkeu tidak punya catatan. Jadi yang punya catatan itu cuma donor kaya Bank Dunia," katanya di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan, pihaknya saat ini belum bisa memberikan informasi berapa jumlah utang yang akan diperiksa. Namun dengan bertambahnya utang luar negeri oleh pemerintah pada 2009, membuat pihaknya akan terus aktif menangani. Sementara itu, terkait dengan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) saat ini masih dalam proses penyelesaian. Menurut dia akhir bulan ini akan segera diumumkan. Ia menjelaskan LKPP 2008 dinilai masih belum banyak perubahan, dimana masih ditemukan rekening liar. Namun demikian ia tidak bisa berkomenar apakah disclaimer atau tidak. "Sistem belum berubah, sumber daya manusia belum banyak berubah. nanti lah belum kita putuskan, tapi nampaknya berat. Rekening liar masih ada," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009