Brisbane (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya tidak mengabulkan izin cuti para menteri dari partai politik untuk kepentingan kampanye Pemilu karena, sekalipun dibenarkan mekanisme administrasi negara, cuti kampanye secara moral termasuk "korupsi jabatan".

"Bagaimana mungkin gaji tetap tapi `load` (beban) kerja berkurang. Itu pun untuk kepentingan kelompok, bukan rakyat," kata Akademisi Indonesia di Universitas Queensland (UQ), Akh Muzakki kepada ANTARA di Brisbane, Kamis.

Dosen IAIN Surabaya yang sedang merampungkan studi doktornya di UQ itu mengatakan, kondisi ini membuktikan pemerintah tidak peduli pada rakyatnya.

"Nalar politik kita memang terbalik-balik. Rakyat yang harus tetap berkorban untuk para pemimpinnya, bukan sebaliknya. Izin cuti kampanye itu sangat kontras dengan kontrak kerja para menteri menjelang diangkat dan mereka disuruh datang ke Cikeas (rumah kediaman presiden-red.).

Pada saat itu, mereka bilang siap bekerja dua puluh empat jam untuk kepentingan rakyat. Cuti kampanye jelas bukan untuk kepentingan rakyat tapi kelompok kepartaian," kata Akh Muzakki.

Dia menilai semua anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang berasal dari partai politik lebih baik mengurungkan niat mengambil cuti atas nama kepentingan yang lebih besar, yaitu tidak mengganggu kinerja pemerintah.  Apalagi rangkaian pemiliu berlangsung dari pemilu legislatif 9 April sampai pemilihan presiden Juli dan September nanti.

"Riilnya memang masa kampanye satu bulan tetapi jangan lupa bahwa kita punya dua putaran pemilihan presiden. Jika tidak ada partai yang menang mutlak, maka koalisi yang berbicara. Di sini, partai-partai politik yang terlibat dalam koalisi akan berkampanye guna memenangkan koalisinya," kata Akh Muzakki.

Jika kondisi ini yang terjadi, sekitar dua pertiga sisa masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu dihabiskan hanya untuk mengejar kepentingan kelompok partainya dan bukan rakyat, katanya.

Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan, Presiden telah mengabulkan izin cuti para menteri untuk kepentingan kampanye. Selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Yudhoyono sendiri juga mengambil cuti pada 20 Maret, 27 Maret, dan 3 April.

Hatta Rajasa menjamin, roda pemerintahan tak akan terganggu walau lebih dari separuh anggota Kabinet Indonesia Bersatu akan berkampanye. (*)

Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009