Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar di Jakarta Kamis menjelaskan, BPPT membantu KPU dalam menyusun rancangan sistem integrasi, pemeliharaan data center, perangkat jaringan dan keamanan, serta jaringan data.
Selain itu, membantu dalam mengoperasikan data center, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari kabupaten/kota dan menayangkan hasil penghitungan suara kepada masyarakat melalui internet.
"Kita membantu dalam mempersiapkan pengambilan data dari KPU kabupaten/kota yang diperoleh melalui pemindaian (scan) kemudian memasukkan data tersebut ke data center," kata Kepala BPPT setelah penandatanganan nota kesepahaman dan naskah kerjasama dengan KPU.
Dengan demikian, masyarakat dapat segera mengakses informasi hasil penghitungan suara.
Pada 27 Januari 2009, BPPT menerima surat permintaan dari KPU untuk membantu dalam implementasi teknologi informasi pemilu 2009. Permintaan ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama.
"Sudah menjadi tugas dan fungsi BPPT sebagai lembaga pemerintah untuk membantu implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk KPU," katanya.
BPPT telah membentuk tim kerja sebagai pendamping teknis KPU secara informal sejak tanggal 19 Februari 2009. Tim ini terdiri dari 25 tenaga ahli di bidangnya.
Selanjutnya tim ini bertugas melakukan pendampingan pada pemenang lelang pengadaan teknologi informasi dan supervisi.
"Saya minta tim bekerja dengan penuh dedikasi. Pekerjaan ini penuh risiko, kalau sistem ini tidak bekerja dengan baik, kita akan jadi sasaran protes dan komplain," katanya.
Persiapan sistem teknologi informasi untuk pemilu 2009 dalam waktu yang singkat ini sangat berpotensi mempengaruhi layanannya. Walaupun demikian, BPPT berupaya semaksimal mungkin membantu KPU menyiapkan teknologi informasi dengan mendayagunakan semua fasilitas.
"Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk ikut mensukseskan pemilu dan ikut menjaga sistem teknologi informasi ini dari gangguan pihak tertentu yang mungkin saja berkeinginan menggagalkan pemilu nasional," katanya.
Pekerjaan membangun sistem teknologi informasi untuk pemilu ini diharapkan tidak berhenti setelah pemilu 2009. Marzan menuturkan sistem ini sebenarnya sudah terbangun sejak pemilu 2004 tetapi tidak bisa dipertahankan, sehingga harus dibangun kembali.
Sementara itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary berharap dengan bantuan dari BPPT ini, informasi tentang hasil penghitungan suara pemilu legislatif dapat tersaji dengan baik.
"Kami yakin melalui bantuan ini, kita dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cepat," katanya.
Seperti diketahui, KPU berencana untuk menyajikan informasi tentang hasil penghitungan suara yang dapat diakses masyarakat luas.
Hasil penghitungan suara akan dikirimkan dari KPU kabupaten/kota ke pusat dengan memindai rekapitulasi penghitungan suara. Selanjutnya data tersebut akan diolah dan disajikan pada masyarakat.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
