Muhammad Nuh mengemukakan hal itu, usai menandatangani prasasti pembangunan Pondok Pesantren Entrepreneur Muhammadiyah di rumah pengusaha H. Bisri Ilyas, Perumahan Rewin Sidoarjo, Jatim, Sabtu (14/3).
"Memang beberapa waktu lalu saya pernah menyampaiakn adanya kebijakan penurunan tarif internet. Itu betul dan masih dalam penggodokan. Mudah-mudahan April sudah bisa diumumkan mengenai rencana penurunan tarif tersebut," katanya.
Nuh menyatakan, kalau diperhatikan sekarang dari tahun ke tahun tarif internet semakin menurun, tetapi pihaknya ingin kedepan turunnya lebih besar lagi, sehingga akses masyarakat terhadap informasi akan semakin luas.
"Saya belum bisa memastikan berapa persen penurunannya. Tetapi yang jelas, kami sudah melakukan analisis dengan menggunakan `cost structure analysis`, taruhlah sekarang per kbbs X rupiah, misalkan, per kbbs tadi `cost structure`-nya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab pada `cost structure` tersebut," katanya.
Penanggung jawab tentang penurunan tarif internet ada di pemerintah, kebijakannya ada di perusahaan "internet service provider" (ISP) dan "network provider". "Kami harus duduk bersama agar yang bisa diturunkan, diturunkan, agar `price`-nya terjangkau," katanya menjelaskan.
Nuh menegaskan, kisaran penurunan tarif belum bisa diumumkan hanya akan menggunakan pendekatan yang sama seperti tarif seluler, tarif internet juga bisa diturunkan.
"Saat ini penjajagan sudah dilakukan, kami tidak ingin membuat kebijakan yang ujung-ujungnya merupakan pihak lain. Masyarakat, operator dan industri harus sama-sama mendapatkan keuntungan," katanya menambahkan.
Pada kesempatan yang sama, Muhammad Nuh juga mengatakan, kalau Depkominfo sudah mengeluarkan izin operasional Arah Dunia TV (ADTV) atau Ahmad Dahlan TV yang diajukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta. (*)
Editor: Guntur Mulyo W
Copyright © ANTARA 2009
Lalu, apakah Depkominfo juga akan menkaji tarif berlangganan TB Berbayar?