Tokyo (ANTARA News) - Pemimpin Oposisi Jepang Ichiro Ozawa menegaskan bahwa kepastian dirinya mundur atau tidak masih harus menunggu kesimpulan final dari pihak kejaksaan yang saat ini sedang menyidik dugaan penerimaan sumbangan dana ilegal bagi partai DPJ yang dilakukan oleh sekretarisnya Takanori okubo.

"Saya berharap hasil penyidikan dari jaksa bisa dilakukan secara fair," kata Ozawa dalam jumpa pers yang digelar di markas partai DPJ (Democratic Party of Japan) di Tokyo, Selasa.

Kesimpulan final dari hasil penyidikan itu akan diumumkan pada 24 Maret 2009, sejak ditahannya Okubo 3 Maret lalu. Okubo dituduh menerima sumbangan dana politik ilegal dari perusahaan kontraktor umum Nishimatsu Construction Co.

"Keputusan mengenai masa depan saya akan ditentukan setelah selesainya penyidikan dan jaksa memperoleh kesimpulannya," kata Ozawa lagi.

Lebih jauh tokoh oposisi yang dijagokan partai oposisi untuk menjadi perdana menteri Jepang yang baru itu mengkritik pernyataan PM Taro Aso saat berlangsungnya rapat komisi anggaran yang menyebutkan penahanan sekeretaris Ozawa akibat tindakannya yang ilegal.

"Kejaksaan merupakan bagian dari pemerintahan, pernyataan yang dilontarkan oleh pemimpin pemerintahan belum pernah terjadi sebelumnya," kata Ozawa yang merasa keberatan dengan pernyataan Aso tersebut.

Sementara itu, pada Selasa petang, kepada para wartawan Aso mengatakan bahwa dirinya tetap memegang teguh prinsip "praduga tidak bersalah" sampai ada kepastian hukum yang menetapkannya.

"Yang jelas faktanya?dia (sekeretarsi Ozawa) ditahan. Itu merupakan fakta yang jelas," kata Aso.

Popularitas oposisi dan kepemimpinan Ozawa sendiri saat ini memang sedang naik daun dimata rakyat Jepang, menyusul ketidakpuasan rakyat terhadap kemimpinan perdana menteri dari partai berkuasa (Liberal democtaric Party - LDP) dalam empat tahun beturut-turut sejak berakhirnya era PM Koizumi.

LDP juga terus dirundung berbagai skandal yang akhirnya membuat partai tersebut kehilangan mayoritas kursinya di Majelis Tinggi parlemen Jepang saat pemilu tahun 2007. Majelis Tinggi kini dikuasai oleh oposisi, sedangkan LDP hanya menguasai Majelis Rendah.

Aso juga terus menunda pemilihan umum hingga akhir tahun 2009 yang semestinya berlangsung di Februari lalu, guna mempertahankan dukungan publik atas partainya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009