Jakarta, (ANTARA News) - Anggota Panitia Anggaran DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rama Pramata menyatakan, dirinya tidak terkait dengan kasus pembangunan dermaga dan pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Ia menganggap tuduhan itu bernuansa politis menjelang Pemilu 9 April 2009. "Itu bisa saja dikaitkan dengan persaingan partai politik dalam masa kampanye terbuka di Pemilu 2009," katanya kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu.

Rama menyayangkan pernyataan anggota DPR Abdul Hadi Jamal yang menyebut Rama terlibat. Abdul Hadi Jamal kini menjadi tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pembangunan dermaga dan pelabuhan di KTI.

Rama mengungkapkan, keikutsertannya membahas anggaran stimulus ekonomi yang diajukan pemerintah sebatas di Panitia Anggaran DPR. Sedangkan lobi yang diikutinya hanya lobi yang berlangsung di gedung parlemen, terutama di ruang pimpinan Panitia Anggaran.

"Sejak awal ditugaskan Fraksi PKS di Panitia Anggaran DPR, saya tidak pernah ikut dan tidak pernah tahu mengenai adanya lobi di luar Gedung DPR," katanya yang menyayangkan pernyataan Abdul Hadi Jamal yang mengaitkan dirinya dalam kasus yang sedang dihadapi.

Rama yang menjadi caleg PKS untuk DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jakarta Timur (Jaktim) membenarkan anggaran stimulus yang diajukan pemerintah itu dibahas dan disetujui oleh seluruh fraksi yang ada di Panitia Anggaran.

Namun pembahasan dan persetujuan itu bersifat menyeluruh, tidak membahas setiap proyek yang akan dibiayai dari anggaran stimulus.

"Saya tidak secara detil mengetahui anggaran setiap program dari dana stimulus tersebut, apalagi soal pembangunan dermaga yang tidak ada kaitannya dengan tugas sayadi Komisi XI DPR," katanya.

Rama mengatakan, selain di Pantia Anggaran, juga menjadi Anggota Komisi XI (yang membidangi perbankan) DPR. Sedangkan Abdul Hadi Jamal menjadi Anggota Komisi V (bidang infrastruktur dan perhubungan) DPR .

Karena itu, kata dia, tidak memahami persoalan pembangunan dermaga dan pelabuhan karena selama ini menangani masalah perbankan.

Rama bersedia bekerja sama dengan KPK dan Badan Kehormatan (BK) DPR untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut.

"Sebagai langkah awal, saya telah memberi klarifikasi ke fraksi dan partai. Partai memberi dukungan penuh kepada saya," katanya.

PKS juga mempertimbangkan langkah hukum atas pernyataan Abdul Hadi Jamal. Abdul Hadi dinilai mencemarkan nama baik Rama Pratama dan PKS.(*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009