"Jika pemilu tetap dilaksanakan pada 9 April, para pemilih di Flotim dan Lembata yang mayoritas beragama Katolik, pasti lebih memilih ke gereja. Karena itu, sikap yang ditunjukkan KPU Flores Timur dan Lembata patut dipuji," kata pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang John Stefanus Kotan SH.MHum di Kupang, Kamis.
Kotan berharap KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera merekomendasikan usulan ini ke KPU Pusat di Jakarta.
Ketua KPU Provinsi NTT, John Depa mengatakan, KPU tengah membahas usulan penundaan itu mengacu pada hasil pleno KPU dan laporan salah seorang anggotanya Yos Dasi Djawa yang baru pulang dari Flores Timur untuk melihat kondisi objektif di wilayah tersebut.
"Kami pada dasarnya mendengar dan menerima usulan penundaan tersebut, namun belum mengambil sebuah keputusan tentang pergeseran waktu pelaksanaan pemilu legislatif di Flotim dan Lembata," katanya.
Sementara Ketua KPU Kabupaten Flores Timur, Abdul Kadir Yahya menyatakan, KPU memutuskan menunda emilu legislatif di Flores Timur, karena tidak seorang pun warga masyarakat bersedia menjadi anggota KPPS (kelompok panitia pemungutan suara).
"Ini laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang menyebar di 11 kabupaten. Mereka mengalami kendala yang sama, karena masyarakat lebih kuat menjatuhkan pilihannya ke gereja untuk merayakan Kamis Putih ketimbang harus menjadi anggota KPPS dalam pemilu," katanya.
Ketua KPU Kabupaten Lembata, Wilhelmus Panda juga meminta pemilu legislatif di wilayah Lembata ditunda dan mundur ke tanggal 15 April 2009.
"PPK di Lembata juga kesulitan merekrut masyarakat menjadi anggota KPPS, karena mereka lebih memilih gereja," katanya.
Ia menambahkan, anggota PPK yang beragama Islam juga meminta pemilu ditunda sebagai bentuk toleransi mereka terhadap umat Katolik dalam menjalankan ibadah pada Kamis Putih.
"Toleransi antarumat beragama dan antaragama, terutama Katolik dan Islam di Lembata sangat tinggi, sehingga umat muslim merasa sangat berdosa jika kekhusyukan saudaranya dari Katolik terganggu hanya karena sebuah pesta demokrasi," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
