Markas PBB, New York, (ANTARA News)/IRNA-OANA) - Iran menyatakan hak veto bagi kelima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB adalah keuntungan yang tak adil yang penghapusannya mesti menjadi agenda utama pembaruan DK.

Saat mencela hak veto tersebut, Duta Besar dan Wakil Utusan Tetap Iran untuk PBB Es`haq Alehabib mengatakan keuntungan khusus dan tak adil itu yang diberikan kepada segelintir negara telah memilah semua negara menjadi yang kaya dan miskin, membuat pemegang hak veto mampu mengendalikan persetujuan di DK sejalan dengan kepentingan mereka, demikian diwartakan IRNA-OANA.

Negara Afrika dan negara berkembang bergabung dengan Iran dan beberapa negara Eropa di PBB juga mencela hak veto kelima negara nuklir resmi di Dewan Keamanan PBB.

Arus kecaman itu bermula Senin dan berlanjut Selasa dalam sidang tertutup Majelis Umum mengenai mengenai pembentukan dan perluasan badan paling kuat PBB, yaitu DK PBB.

Banyak diplomat mengatakan sebagian besar pembicara menyerang negara yang menghalangi, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China dan Rusia. Sebagai sekutu utama melawan Jerman dan Jepang dalam Perang Dunia II, kelima negara itu memiliki kursi tetap di DK dengan hak veto.

Kelima negara tersebut belakangan memperoleh status khusus sebagai negara nuklir resmi berdasarkan Kesepakatan Anti-Penyebaran Nuklir (NPT) 1970.

Menurut banyak diplomat yang menghadiri sidang itu, sebagian besar pembicara mengatakan hak veto sudah usang dan mesti dihapuskan.

Mereka menyatakan kecaman paling kuat datang dari negara berkembang.(*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009