"Hal ini penting dilakukan karena menyangkut uang negara yang `nota bene` uang dari rakyat dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat yang hidupnya saat ini semakin sulit," katanya didampingi Sekjen PDIP Pramono Anung dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa.
Megawati menjelaskan, BLT bukan program terbaik bagai PDIP, karena ada program lain yang dapat memberi efek positif bagi rakyat dalam jagka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan akses rakyat kepada kredit murah.
Namun, karena program itu sudah diputuskan, PDIP sebagai partai oposisi mempunyai tanggung jawab moral dan politis untuk mengawal agar dana BLT itu benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya.
Sehubungan hal tersebut, dalam waktu dekat, para caleg PDIP diharapkan sudah berada di lapangan untuk memantau, mengawasi dan mengawal program dana BLT tersebut agar tidak diselewengkan.
"Rakyat saat ini hidupnya susah. Hidup rakyat jangan lagi dibikin lebih susah dengan adanya tindakan pemotongan atau kebocoran dana yang sangat besar itu oleh oknum aparat," ujar Megawati.
Megawati mengharapkan, program BLT yang total nilainya mencapai Rp23 triliun agar tidak dimanipulasi sebagai komoditas politik partai tertentu dengan mengklaim sebagai programnya.
"Apalagi, program ini digulirkan pada saat menjelang detik-detik pelaksanaan pemilu. Akan menjadi dosa besar jika kesulitan hidup rakyat dimanipulasi untuk kepentingan politik jangka pendek," katanya.
Menurut dia, PDIP segera menjadikan pemantauan BLT oleh caleg dan relawan PDIP sebagai gerakan nasional. Dalam waktu dekat, DPP PDIP akan memulai gerakan ini dengan memantau sebuah lokasi pembagian BLT itu di sebuah wilayah Jabodetabek.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
