Bekasi (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum Muladi menyatakan, daftar pemilih tetap (DPT) merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga jika terjadi kesalahan, aparat Polri diminta untuk tidak segan-segan melakukan pengusutan. Usai menghadiri kampanye terbuka Partai Golkar Kota Bekasi, Kamis, ia menyatakan bahwa yang mengurus soal Daftar Penduduk Potensi Pemilih (DP4) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah pemerintah. Namun, katanya, setelah itu tugas melakukan validasi adalah pihak KPU, sehingga KPU dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya DPT fiktif "Kalau terjadi tindak pidana atau pemalsuan DPT fiktif dan sebagainya, Polri kita minta untuk melakukan penegakan hukum yang jelas," katanya. Selama beberapa pekan terakhir ini muncul isu bahwa telah terjadi ketidakberesan DPT di berbagai daerah antara lain adanya sejumlah orang yang beberapa kali terdaftar dalam DPT. Meski menuding kesalahan DPT merupakan tanggung jawab pihak KPU, namun Muladi berharap partisipasi masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu 9 April 2009 berjalan maksimal. "Pada waktu pemilu nanti, semua masyarakat harus mengawasi dengan ketat, dan sudah semestinya semua pihak harus berbuat yang terbaik dengan tujuan bahwa proses demokrasi Pemilu harus berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER)," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009