"Pembahasan pembayaran dividen sudah dibahas kemarin, kami sudah kantongi simulasi angka-angkanya," ujar Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.
Menurut Said, keputusan mematok setoran dividen murni sebesar Rp26,1 triliun dari BUMN yang dirancang sebelumnya, tidak memperhitungkan permintaan penurunan setoran dividen perbankan, akibat krisis ekonomi.
"Untuk itu kementerian merancang strategi menjaga setoran dividen BUMN dengan menaikkan atau menurunkan setoran dari setiap perusahaan. Cara lain adalah pemerintah bisa meminta dividen interim," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, bank-bank BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk yang selama ini menyetor dividen sebesar 50 persen, mengusulkan kepada pemerintah menurunkan kewajiban setoran.
Atas permintaan penurunan rasio dividen tersebut, Menneg BUMN Sofyan Djalil mengatakan, masih menghitung berapa dividen yang mampu disetorkan Bank BUMN kepada negara.
"Usulan menurunkan setoran dividen patut dipahami karena di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini perbankan memerlukan dana untuk memperkuat ekuitas," ujarnya.
Dengan penurunan tersebut tambah Sofyan, diharapkan berdampak positif bagi kinerja perseroan karena dapat memperkuat rasio kecukupan modal (CAR) perusahaan.
Said Didu menambahkan, Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham BUMN, saat sedang melakukan penghitungan simulasi pembayaran dividen dari seluruh BUMN.
"Angka-angka yang dan akan diajukan dalam rapat umum pemegang saham," ujar Said.
Ia berpendapat, angka-angka simulasi pembayaran dividen sudah mempertimbangkan usulan dari manajemen serta kewajiban setoran yang sudah dibebankan oleh negara.
"Pokoknya kami mencari posisi yang adil untuk semua," tegas Said.
Menurut catatan, lima BUMN Perum Perhutani, PT Asuransi Kesehatan, PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan PT Asabri, dan PT Taspen dipastikan tidak akan memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
