Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip, Yudha Prakasa di Semarang, Minggu mengatakan, kekhawatiran para mahasiswa luar daerah terancam kehilangan hak pilihnya kemungkinan akan benar-benar terjadi.
"Sebab, sampai hari ini terdapat ribuan mahasiswa yang belum mendapatkan formulir A5 karena kesulitan melengkapi persyaratan untuk memperoleh formulir A5," katanya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Posko Advokasi Pemindahan Pemilih "Joglo Election Channel" (JEC), sampai hari Minggu, dari sekitar 1.500 mahasiswa yang mengambil formulir pendaftaran, baru sekitar 60 mahasiswa yang sudah mengembalikan formulir secara lengkap sesuai persyaratan, kata Yudha.
Ia mengatakan, posko tersebut didirikan untuk membantu para mahasiswa perantauan yang akan menggunakan hak pilihnya di Semarang.
"Diharapkan akan meminimalisir angka golongan putih (golput) karena kendala administratif," katanya.
Menurut dia, kesulitan yang ditemui dalam melengkapi persyaratan formulir A5, antara lain, terdapat petugas panitia pemungutan suara (PPS) yang justru tidak tahu adanya formulir A5 serta dipersulit dengan diharuskan meminta surat keterangan dari pihak universitas.
"Alasan panitia PPS, yang bersangkutan kuliah di Semarang (Undip) sehingga harus ada surat keterangan dari universitas tempatnya belajar," kata Koordinator Posko JEC Pambage Paksi Wiennata.
Petugas PPS juga beralasan bahwa formulir A5 baru bisa diperoleh pada hari H-3 sebelum pemilu. "Padahal pemilu tinggal empat hari lagi," katanya.
Selain itu, katanya, ada pula petugas PPS yang beralasan mereka (mahasiswa) belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Pengurus BEM Undip lainnya, Apung Widadi mengatakan, solusi terhadap permasalahan dan kesulitan dalam mengurus formulir A5 hendaknya tidak terulang lagi dalam pemilu presiden mendatang.
Karena itu, BEM Undip akan mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Isinya, kami akan meminta kemudahan bagi para pemilih yang berada di kampus (mahasiswa)," katanya
Ia menambahkan, pihak universitas diharapkan juga tanggap terhadap kondisi tersebut, dan memfasilitasi diadakannya TPS di dalam kampus.
"Semoga kemudahan bagi para mahasiswa yang ingin menggunakan hak pilihnya dapat segera terwujud, terutama dalam Pemilu Presiden mendatang, misalnya diperbolehkannya kartu tanda mahasiswa (KTM) digunakan sebagai tiket untuk memilih," katanya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
