"Kami tidak mungkin mengeluarkan izin secara nasional, sebab yang mengetahui keamanan di tiap daerah adalah kepolisian yang ada di sana," katanya dalam dalam acara diskusi "Peran Kepolisian RI Dalam Keberlangsungan Sepak Bola Indonesia" di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, untuk pertandingan antar kecamatan akan diwakili oleh Polres setempat, sedangkan yang melibatkan daerah akan ditangani oleh Polda dan pertandingan antar provinsi akan ditangani oleh Polri.
"Masih sulit untuk menerapkan sistem perizinan satu pintu. Sebab, yang mengetahui status keaman di masing-masing daerah adalah kepolisian setempat. Kami tidak mungkin menerbitkan izin secara nasional," kata Pratiknyo.
Sementara PSSI dibuat pusing dengan banyaknya pertandingan yang terpaksa ditunda karena tak ada izin kepolisian, apalagi ada masa kampanye pemilu legislatif 2009.
Pratiknyo mengatakan, sebenarnya tak ada masalah dengan izin pertandingan. Namun, hanya kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk menggelar sebuah pertandingan dan itu tergantung situasi daerah.
"Itu tergantung prediksi intelijen kepolisian masing-masing wilayah. Kalau memang memungkinkan pasti akan diizinkan," katanya.
Ia menegaskan bahwa Polri tidak alergi terhadap sepak bola. Mantan Kapolwil Kediri itu juga membantah bila ajang kampanye politik lebih menjadi prioritas dibanding sepak bola nasional yang selama ini dikenal sebagai olahraga rakyat.
"Kepolisian bertugas untuk mengamankan masyarakat. Karena itu masalah perizinan juga selalu dikaitkan dengan status keamanan di tiap daerah. Kalau memang berpotensi mengganggu keamanan, izin tentu tidak akan diterbitkan," katanya.
Ia juga mengingatkan pada PSSI untuk kalender sepak bola musim depan.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
