PBB (ANTARA News/Reuters) - Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jepang menyepakati rancangan resolusi PBB mengenai peluncuran roket jarak-jauh Korea Utara akhir pekan lalu, demikian sejumlah diplomat, Sabtu.

Tidak ada rincian mengenai pernyataan yang segera dikeluarkan itu, tetapi beberapa diplomat mengatakan naskah rancangan AS tersebut memesankan pernyataan yang keras.

Kepastian ini disampaikan Duta Besar Inggris untuk PBB John Sawers yang tiba setelah pertemuan hampir dua jam yang mengakhiri kebuntuan selama sepekan mengenai tanggapan Dewan Keamanan atas peluncuran roket Korea Utara Minggu pekan lalu.

"Kami sekarang mencapai saling pengertian diantara AS, China, Rusia, Inggris, Prancis dan Jepang mengenai `rancangan pernyataan presiden` (DK PBB) untuk diserahkan pada anggota lain dewan," kata Sawers kepada wartawan.

"Pernyataan presiden" adalah pernyataan resmi sikap dewan yang dibacakan ketua Dewan Keamanan yang biasanya dianggap lebih lemah dari resolusi.

Duta Besar AS Susan Rice menolak mengungkapkan rincian pernyataan itu dengan cukup berkata, "Kami kira naskah ini mengirim pesan jelas".

Ke-15 anggota DK PBB diperkirakan menerima naskah rancangan itu pada pertemuan tertutup yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.30 waktu AS (Minggu 02.30 WIB), kata beberapa diplomat PBB.

Kesepakatan diantara negara besar dicapai setelah Jepang mengatakan dukung annya pada drfat resolusi yang dirancang AS untuk dikeluarkan oleh dewan.

AS, Jepang dan Korea Selatan mengatakan Korea Utara telah meluncurkan rudal balistik jarak-jauh, bukan satelit, yang merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan 1718 yang melarang penembakan rudal seperti itu.

Meskipun pernyataan itu tidak menyatakan Korea Utara telah melanggar resolusi 1718, beberapa diplomat mengatakan pernyataan tersebut memberi kesan peluncuran rudal itu tidak sesuai dengan resolusi tersebut. Kalimat ini adalah kompromi yang dapat diterima Beijing.

Jepang telah mendesakkan resolusi dewan yang akan menyatakan Pyongyang telah melanggar resolusi 1718, tetapi Rusia dan China yang anggota tetap DK PBB dan pemegang hak veto, menentangnya.

Kedua negara itu tidak yakin, peluncuran roket yang Korea Utara katakan untuk menempatkan satelit ke orbit, sebagai pelanggaran. (*)

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009