"China juga menolak segala bentuk sanksi terhadap Korut," kata Jiang Yu, dalam keterangan pers berkala, di Beijing, Selasa.
Dikatakan, berharap agar Dewan keamanan bisa bersikap kondusif untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas di Semenanjung Korea serta Asia Utara.
Selain itu, tambahnya, China juga mendesak enam pihak (AS, China, Korsel, Korut, Rusia dan Jepang) untuk bersikap proaktif dalam upaya menciptakan perdamaian di kawasan semenanjung.
Dia juga mengatakan bahwa pihak-pihak terkait hendaknya bisa melihat secara keseluruhan situasi dan pembangunan jangka panjang, serta bersikap tenang dalam menyelesaikan masalah itu.
"China juga ingin bersama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah itu serta mempromosikan proses bebas nuklir di wilayah Semenanjung Korea," kata Jiang Yu.
Dilaporkan, enam negara besar menyetujui sebuah naskah pernyataan yang menyerukan sanksi-sanksi baru terhadap Korut menyangkut peluncuran roket jarak jauhnya dan diperkirakan akan disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.
Pernyataan yang tidak mengikat itu disepakati, Sabtu dalam sidang tertutup lima anggota tetap dewan itu-- Inggris, China, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat plus Jepang dan kemudian diajukan ke 10 anggota tidak tetap badan itu.
Pernyataan yang diusulkan itu juga menyerukan dewan "untuk mengatur tindakan-tindakan yang diberlakukan" sesuai Resolusi 1718 termasuk sanksi-sanksi lebih jauh terhadap lembaga-lembaga Korut.
Seorang diplomat Barat, yang berbicara tanpa bersedia namanya disebutkan, mengatakan sejumlah perusahaan Korut akan dikenakan pembekuan assetnya pada akhir bulan ini.
Resolusi 1718 menetapkan pembentukan satu tim Dewan Keamanan untuk memantau sanksi-sanksi terhadap Pyongyang, tetapi komisi itu tidak pernah aktif agar tidak mengganggu perundingan enam negara menyangkut perlucutan nuklir Korut.
Rancangan pernyataan itu juga mendesak semua pihak untuk kembali ke perundingan enam negara dan membuat kemajuan sebagaimana tujuan dari perundingan yaitu denuklirisasi Semenanjung Korea.
Perundingan yang di tuan-rumahi China dan termasuk AS, Korsel, Jepang dan Rusia itu, terhenti sejak Desember setelah Pyongyang menolak menyetujui menyangkut verifikasi pernyataannya mengenai tindakan-tindakan perlucutan nuklir.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
