Peringatan pemerintah RI itu dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri di Jakarta, Rabu, pasca-demonstrasi besar-besaran yang berbuntut pada ditundanya KTT ASEAN+3 dan KTT Asia Timur di Pattaya 11-12 April lalu.
Demontrasi besar-besaran di Bangkok itu telah melumpuhkan bandara internasional Suvarnabhumi dan bandara Don Muang akhir tahun lalu.
Sebagai akibat demonstrasi besar 11 April 2009, hari berikutnya Pemerintah Thailand memberlakukan situasi darurat sipil (severe emergency situation) untuk kota Bangkok dan provinsi di sekitarnya dalam jangka waktu yang belum ditentukan.
Bagi WNI yang hendak bepergian ke Thailand, pemerintah juga mengimbau untuk menunda perjalanannya sampai situasi politik di negeri gajah putih itu stabil, sekiranya tidak ada hal-hal yang mengharuskan untuk berada di Thailand dalam suatu kurun waktu tertentu.
Sedangkan bagi WNI yang tengah berada di Thailand, pemerintah mengimbau agar menyediakan makanan dan minuman yang cukup serta tidak bepergian keluar rumah apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Mereka juga diminta menghindari tempat-tempat yang menjadi target demonstrasi seperti gedung pemerintah, gedung Parlemen, Markas Besar Polisi, bandara, serta tempat-tempat pengerahan tentara dan aparat keamanan Thailand.
Pemerintah Indonesia juga berharap seluruh WNI memonitor perkembangan situasi serta mengikuti arahan oleh pemerintah setempat.
Setiap WNI yang tengah berada di Thailand juga diharapkan untuk melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Rl di Thailand yaitu Kedutaan Besar Rl di Bangkok dan Konsulat Rl di Songkhla, Thailand Selatan, untuk mempermudah bantuan kekonsuleran.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
