"Meskipun tidak menjadi prioritas, rencana Mandiri tersebut akan dibahas," kata Menneg BUMN Sofyan Djalil, di Kantor Menko Perekomian, Jakarta, Kamis malam, seusai Rapat Koordinasi soal kesiapan Indonesia menghadapi pertemuan Asian Development Bank (ADB) yang diselenggarakan di Bali, pada 2-5 Mei 2009.
Menurut Sofyan, sejauh ini dirinya belum mengetahui detil rencana Mandiri tersebut.
Akan tetapi, ujarnya, setiap mendapat persetujuan dari pemegang saham, idealnya privatisasi juga mendapat persetujuan DPR.
Sebelumnya, Dirut Bank Mandiri, Agus Martowardojo, mengungkapkan, saat ini merasa kalau penambahan pelepasan sembilan persen sahamnya ke publik bisa menambah laba bersih sebanyak Rp 400-500 miliar karena pajaknya hanya 25 persen.
Menanggapi hal itu, Sofyan Djalil menjelaskan, sesungguhnya masalah pajak bagi BUMN tidak ada bedanya.
"Bagi BUMN itu, diskon pajak seperti itu tidak begitu penting. Karena bagi negara itu seperti kantong kiri kantong kanan. Biasanya yang lebih concern itu swasta," ujarnya.
Karena itu, ia berpendapat, kalaupun kita ingin lepas kembali saham Bank Mandiri alasannya bukan karena pengurangan pajak, tapi dengan pertimbangan kalau memang kita butuhkan.
"Karena Bank Mandiri ini kan bank pemerintah yang paling besar dan kita harapkan bisa menjadi benchmark bagi bank pemerintah lainnya," tegasnya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
