Presiden SBY juga didesak segera meminta KPU mengungkapkan Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4), yang diduga sebagai kunci persoalan DPT, kata Sekjen Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Jackson Kumaat di Jakarta, Sabtu, saat memantau perkembangan perolehan suara.
Ia mengatakan hal itu, menanggapi rencana KPU yang akhirnya membenahi masalah DPT menjelang Pemilu Presiden mendatang.
"Upaya pembenahan DPT terletak pada DP4, yang sebelum Pemilu lalu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Depdagri. Sudah saatnya, Pak SBY segera mengundang KPU dan Depdagri untuk mencari akar persoalan DP4 sekaligus menindak aparatnya yang lalai," ujarnya.
Untuk itu, sudah selayaknya Presiden Yudoyono segera membenahi lembaga atau institusi di bawahnya. Bahkan Jackson mengibaratkan kinerja KPU saat ini harus disamakan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyusunan daftar pemilih dari DP4 itu merupakan amanat UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Hal ini berbeda dengan data pemilih Pemilu 2004 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik melalui Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B).
Lebih lanjut Jackson mengatakan, pihaknya mempertanyakan banyak warga yang memiliki identitas KTP dan hak pilih pada Pemilu 2004, namun pada Pemilu 2009 nama mereka tidak tercantum.
"Artinya, ada pembiaran masalah DP4 sejak di Depdagri, hingga DPS dan DPT yang dikelola KPU," tandas dia.
Meski demikian pihaknya mendukung niat KPU untuk membenahi masalah DPT, bahkan memberi kemudahan bagi setiap warga yang memiliki KTP pada Pilpres mendatang.
Tapi Jackson mengingatkan, rencana tersebut dikhawatirkan akan menciptakan masalah baru, karena persoalan DPT ini belum terungkap inti masalahnya.
"Bagi kami, Pemilu Presiden pada 8 Juli 2009 mendatang tidak boleh cacat hukum, karena hasil demokrasi itu harus mendapat legitimasi penuh warga negara," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
