"Segera setelah Presiden Yudhoyono menyampaikan pidatonya tentang proses pemilu legislatif yang menyatakan bahwa persoalan DPT adalah tanggungjawab KPU, seharusnya semua anggota KPU merasa malu," ujar Jusuf Blegur, mantan aktivis GMNI yang menjadi juru bicara Pandawa Demokrasi itu kepada pers di Jakarta, Minggu.
Jusuf menilai, baik buruknya penyelenggaraan pemilu kan mencerminkan baik buruknya calon pemimpin yang dilahirkan dari proses itu.
Jusuf menegaskan, Pemilu Legislatif 9 April telah kehilangan makna substantifnya dengan munculnya berbagai persoalan yang hingga kini tidak jelas penyelesaiannya, seperti terlalu banyak warga yang kehilangan hak pilih, proses penyusunan DPT yang semrawut dan surat suara yang tertukar antardaerah pemilihan.
"Berbagai gambaran persoalan itu cukup menjadi alasan betapa Pemilu 2009 layak untuk digugat," ujarnya.
Ia menegaskan, selain KPU, pemerintah juga menjadi pihak yang harus bertanggungjawab terhadap atas kisruh dan pelanggaran hukum seputar pemilu kali ini.
Mengenai bentuk pertanggungjawaban KPU kepada rakyat, Pandawa Demokrasi berpendapat, kelembagaan KPU harus dibenahi sesegera mungkin, termasuk keanggotaannya, sebelum Pilpres diselenggarakan. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
