Jakarta (ANTARA News) - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid menegaskan, sikap PKS dalam Pilpres mendatang untuk independen atau turut masuk barisan koalisi ditentukan oleh Majelis Syuro.

"Yang pasti masalah koalisi ini adalah wewenang Majelis Syuro," ujar Hidayat yang juga Ketua MPR itu kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Selasa.

Beragam wacana yang digulirkan kader-kader PKS dan ada di luar Majelis Syuro, ujarnya, masih merupakan wacana pribadi dan belum bersifat resmi.

Lebih lanjut Hidayat mengatakan bahwa untuk sementara ini mayoritas anggota Majelis Syuro masih berada di daerah-daerah dan dirinya belum tahu persis apa yang akan mereka suarakan.

Pada kesempatan itu, Hidayat mengatakan bahwa PKS adalah partai yang rasional dan akan berfikir realistis.

Namun, ujarnya lagi, realistis bukan berarti menjadi pragmatis dan ia berkeyakinan bahwa PKS pasti akan menghormati pihak lain serta tidak akan memaksakan kehendaknya kepada pihak-pihak lain.

"Tapi sekali lagi PKS adalah partai yang independen yang tidak bisa dipaksa oleh pihak-pihak lain," ujarnya.

Soal nama cawapres, Hidayat mengatakan bahwa untuk masalah itu biarkan saja SBY berfikir dengan jernih serta beristiqarah sehingga ia bisa mendapatkan wacapres yang sesuai untuk melaksanakan amanat rakyat melalui Pilpres.

Sementara itu mengenai Pertemuan PKS dengan Partai Demokrat di Hotel Niko Jakarta, Senin malam (20/4), Hidayat menjelaskan pertemuan itu dilakukan antara Tim 9 Demokrat dengan Tim 5 PKS. PKS terdiri dari

Presiden PKS, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Ketua Dewan Syariah Partai, Ketua Fraksi dan Ketua Majelis Syuro.

Mengenai pertemuan Majelis Syuro PKS yang akan menentukan arah koalisi dan capres yang didukung partai itu, menurut Hidayat, baru akan digelar pada 25-26 April 2009 di Hotel Sahid Jakarta.

"Secara prinsip agendanya terkait dengan evaluasi hasil pemilu dan koalisi," ujarnya. (*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009