Jakarta (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menilai wajar dan sangat rasional jika calon wakil presiden pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berasal dari partainya yang menduduki peringkat keempat.

"Sekarang ini hampir dipastikan ada tiga Capres dari partai peringkat kesatu (Partai Demokrat), kedua (Golkar), dan ketiga (PDIP). Kalau ketiganya salah mengambil `partner` bisa bahaya. Maka, secara rasional, Cawapresnya mestinya dari PKS yang menduduki peringkat keempat," katanya di sela-sela Musyawarah Majelis Syura PKS di Jakarta, Sabtu petang.

Menurut Tifatul, hingga kini Musyawarah Majelis Syura masih belum memutuskan dengan siapa PKS akan berkoalisi dan apakah akan mengajukan nama cawapres.

Namun, katanya, kecenderungan kuat di internal PKS mengarah pada koalisi dengan Partai Demokrat dan mengajukan nama cawapres dari kader PKS untuk mendampingi SBY maju pada Pilpres 8 Juli 2009.

Tifatul mengatakan, keinginan PKS mengajukan nama Cawapres tidak mengada-ada tetapi didasarkan pada kenyataan bahwa perolehan suara PKS ada di posisi keempat dengan perolehan suara yang lebih tinggi dari partai lain sehingga cukup menguatkan koalisi yang dibentuk.

Hingga kini, kecenderungan nama yang paling kuat untuk diajukan sebagai cawapres dari PKS adalah Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid (HNW). "Berdasarkan hasil survei, duet SBY-HNW mendapat dukungan paling tinggi dibanding SBY berpasangan dengan calon lain," katanya.

Selain itu, Tifatul menjamin mesin politik PKS yang sangat solid akan bekerja secara penuh mendukung keputusan partai.

"Kombinasi antara partai nasionalis (Demokrat) dan partai Islam (PKS) sangat bagus untuk menarik dukungan masyarakat. Buktinya, koalisi pada 2004 PKS yang paling `powerfull`," katanya.

Ia juga berpendapat, sebaiknya Cawapres yang akan mendampingi SBY berasal dari parpol agar memiliki dukungan politis yang kuat.

Ketika ditanya apakah PKS akan menarik diri jika SBY tidak bersedia berpasangan dengan Cawapres dari PKS, Tifatul hanya mengatakan, "Insya Allah tidak".

"Sebenarnya landasan berkoalisi itu lebih pada kesamaan `platform` dan program kerja untuk lebih berpihak dan peduli pada kesejahteraan rakyat. Soal jabatan cawapres dan menteri kabinet itu untuk mendukung program itu," katanya.

Musyawarah Majelis Syura sejak pagi hingga petang telah membahas evaluasi perolehan suara PKS pada Pemilu 2009 dan evaluasi terhadap koalisi yang selama ini dibangun PKS dengan pemerintahan SBY-Jusuf Kalla (JK) sejak 2004.

Sedangkan masalah koalisi dan pengajuan cawapres akan dibahas pada Sabtu malam hingga Minggu (26/4) pagi.

Pada Minggu (26/4) siang, rencananya hasil Musyawarah Majelis Syura XI PKS itu akan diumumkan oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Ketua Majelis Syura PKS Ustadz Hilmi Aminuddin. (*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009