Bogor (ANTARA News) - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang ditutup pada Sabtu malam, pukul 22.45 WIB di Bogor, Jawa Barat (Jabar), meski sempat menyebut dua nama calon presiden (capres), namun sebagian besar dewan pimpinan wilayah (DPW) memberikan mandat penuh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali untuk membentuk koalisi.

"Rapimnas mengambil keputusan untuk memberi amanat dan mandat penuh kepada ketua umum untuk membangun komunikasi politik dengan partai politik (Parpol) lain, dan membentuk koalisi yang dianggap perlu dalam (mengusung) capres dan cawapres," kata Ketua DPP PPP Emron Pangkapi, usai penutupan Rapimnas.

Mengenai target waktu yang diberikan kepada ketua umum, ia menjelaskan bahwa tentu saja sebelum jadwal penetapan pasangan Capres-Cawapres 2009-2014, kemana arah koalisi yang didukung PPP mesti sudah selesai.

Diakuinya bahwa meski ada penyebutan nama capres yang diusung 33 DPW PPP, yakni sebanyak 16 DPW menyebut nama Prabowo Subianto sebagai capres, dua DPW menyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun sebagian besar, yakni 28 suara lainnya yang terdiri atas DPW dan DPP lebih memilih untuk memberikan mandat kepada ketua umum guna untuk membangun komunikasi politik dan membentuk koalisi.

"Jadi, sebagian besar memberikan mandat penuh kepada ketua umum untuk tugas membangun komunikasi politik dan untuk kemungkinan koalisi yang akan dibangun PPP," kata Emron Pangkapi.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali usai penyampaian pemandangan umum DPW dalam Rapimnas di Bogor, Sabtu sore mengatakan, dalam pandangan umum ada DPW yang menyebut nama Prabowo dan SBY.

"Meski demikian mayoritas yang hadir memberikan mandat kepada ketua umum untuk melakukan langkah yang diperlukan serta mengambil keputusan dalam rangka koalisi maupun dukungan kepada calon presiden yang akan datang," katanya.

Mandat tersebut diberikan dengan catatan hendaknya PPP memberikan dukungan kepada capres dan cawapres yang memiliki komitmen kuat bagi pembangunan partai ke depan.

Catatan tersebut, lanjut dia, diberikan karena PPP saat ini mengalami "musibah besar" berupa penurunan suara dari 8,13 persen pemilu sebelumnya menjadi 5,3 persen berdasar hasil penghitungan sementara Pemilu 2009.

"Apapun keputusannya nanti, mereka (DPW) minta agar diundang kembali dengan tujuan ketua umum bisa menyampaikan keputusan tersebut. Seandainya keputusan jatuh ke Capres tertentu, ada pertemuan dengan Capres yang didukung tersebut," kata Suryadharma Ali.

Rapimnas PPP yang diikuti 33 DPW se-Indonesia dan unsur DPP-PPP itu berlangsung dua hari yakni sejak Jumat (24/4) hingga Sabtu. (*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009